. Bupati Morotai, Rusli Sibua didakwa Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama Sahrin Hamid memberikan uang sebesar Rp2.989.000.000 (Rp2,9 miliar) kepada Akil Mochtar saat masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Jaksa Ahmad Burhanudin mengatakan, pemberian suap dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada Akil saat itu.
"Uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan terdakwa," beber dia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/8).
Dalam Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, terdakwa Rusli Sibua berpasangan dengan Weni R. Paraisu tanggal 24 Mei 2011 mengajukan permohonan keberatan atas putusan KPU Kabupaten Pulau Morotai yang menetapkan lawannya Arsad Sardan dan Demianus Ice sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai periode 2011-2016 ke MK.1
"Menunjuk Sahrin Hamid selaku Penasihat Hukum atas saran Muchlis Tapi-tapi dan Muchammad Djuffry, kemudian Sahrin Hamid mengkomunikasikan kasus Pilkada tersebut kepada Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi yang telah dikenalnya pada saat sama-sama menjadi anggota DPR," tutur Jaksa Ahmad.
Kemudian, pada 30 Mei 2011 Ketua MK menerbitkan SK Nomor: 291/TAP.MK/2011yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan panel M. Akil Mochtar sebagai Ketua, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota.
"Saat permohonan sedang diperiksa, Akil Mochtar menelpon Sahrin Hamid untuk menyampaikan kepada terdakwa agar menyiapkan uang sebesar Rp6.000.000.000 untuk majelis dan panitera sebelum putusan dijatuhkan agar gugatannya dimenangkan," ujar Jaksa Ahmad.
Namun, setelah pesan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan Mukhlis Tapi Tapi, terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp3.000.000.000. Kemudian dari informasi pemberian yang disanggupi terdakwa, Akil Mochtar meminta Sahrin agar uang tersebut ditransfer ke rekening tabungan atas nama CV Ratu Semangat pada Bank Mandiri.
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
[sam]
