Oligarki: Kanker dalam Rahim Demokrasi

OLIGARKI kerap dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan yang berada hanya pada segelintir kecil orang. Kekuasaan itu biasanya ditentukan oleh kekuatan harta kekayaan, kekuatan militer, pengaruh politik atau kombinasi dari ketiganya.

Perbedaan oligarki dengan demokrasi berada pada kepentingan siapa yang diwakili dan diperjuangkan. Pada oligarki, yang didahulukan adalah kepentingan para pemegang kekuasaan, sementara pada demokrasi kepentingan yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak, ditujukan bagi kemaslahatan bersama, bukan bagi kepentingan perorangan, keluarga, kerabat atau teman dekat.

Pemerintahan oligarki turut bertumbuh di Indonesia. Pemerintahan pasca-Soeharto kerap dipandang sebagai model oligarkis, namun jalinannya lebih rumit dan beragam dibanding era Soeharto dengan Orde Baru-nya.

Oligarki kini menguasai sentra-sentra pemerintahan dan legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kekuatan ini membentuk oligarki baru, dan di sejumlah daerah membentuk semacam plutokrasi, sebuah model pemerintahan dengan kekuasaan berada di tangan orang-orang kaya. Meskipun sistemnya memungkinkan siapa saja untuk dapat duduk di dalam kekuasaan, namun pada praktiknya hampir sebagian besar hanya mereka yang kaya baik melalui bisnis maupun melalui birokrasi yang dapat berkompetisi untuk memperoleh kursi kekuasaan.

Dalam situasi dan iklim politik yang demikian, maka politik sedang membangunkan kanker di dalam rahim demokrasi. Kanker, sebagai sel pembunuh yang dihasilkan oleh sel-sel di dalam tubuh demokrasi kita sendiri, tumbuh dan berkembang dalam wujud oligarki. Kekuatan uang untuk membeli kekuasaan, posisi, loyalitas, dan bisnis menghasilkan pembunuh demokrasi di dalam diri rahim demokrasi itu sendiri. [***]

Jami Kuna, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)