Lebaran sudah berlalu 17 hari, tapi reshuffle kabiÂnet belum terjadi. Apa isu itu hanya tong kosong nyaringbunyinya?
Padahal sebelumnya beredar kabar bahwa bongkar pasang menteri akan terjadi usai Hari Raya Idul Fitri.
Partai pengusung utama Jokowi-JK, PDI Perjuangan dikabarkan sudah menyodorkan 10 nama dengan kategori kader kelas satu untuk mengisi kursi menteri.
Namun Istana bergeming. Desakan pergantian menteri yang disuarakan berbagai kaÂlangan, termasuk dari partai pendukung hingga kini beÂlum menggoyahkan Presiden Jokowi. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan pergantian atau pergeseran menteri di rapat-rapat kabinet.
Hal itu dibenarkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada
Rakyat Merdeka, di Jakarta, Sabtu (1/8).
"Isu
reshuffle kabinet hingga saat ini hanya sekadar topik di media saja. Tidak pernah dibiÂcarakan dalam rapat kabinet," papar Andi Widjajanto.
Berikut kutipan selengkapÂnya:
Jadi, sebenarnya tidak bakal ada reshuffle kabinet?Nggak ada pembicaraan mengenai itu.
Tapi isu reshuffle masih ramai dibicarakan?Reshuffle kabinet itu kan topiknya wartawan.
Masak sih dalam rapat-rapat kabinet tak pernah meÂnyinggung soal reshuffle?Benar. Nggak pernah dalam membicaraÂkan tentang
reshuffle. Sekali pun tak pernah dibiÂcarakan?Nggak pernah sekali pun.
O ya, bagaimana kesiapan pemerintah menanggulangi dampak Elnino?Jumat siang (31/7), jam setenÂgah dua kita rapat terbatas terkait Elnino dengan 18 kementerian/lembaga terkait. Kita juga akan meminta laporan lengkap dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) yang mungkin Elnino diperkiraÂkan mencapai level kuat di angka 2,0 ke atas yang diramalkan akan terjadi di sekitaran Oktober di Indonesia.
Langkah apa saja yang suÂdah disiapkan?Kementerian-kementerian sudah mempersiapkan langÂkah-langkahnya. Misalkan Kementerian Pertanian memÂbangun irigasi-irigasi untuk menyelamatkan ratusan ribu hektar sawah, terutama di Jawa sampai NTB (Nusa Tenggara Barat) yang pembangunannya sejak Desember 2014.
Selain itu?Kami juga sudah mempersiapÂkan beberapa skenario terburuk tentang dampak kekeringan Elnino, termasuk kebakaran hutan.
BPJS Kesehatan tidak seÂsuai syariah berdasarkan fatwa MUI, bagaimana sikap pemerintah?Kami sudah meminta BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke MUI. Kita sudah melakukan pertemuan keÂmarin (Jumat, 31/7), tapi karena beberapa pejabat MUI harus fokus dulu untuk Muktamar NU dan Muhammadiyah, jadi pertemuan lanjutannya akan dilakukan minggu depan. Kami masih menunggu hasil interaksi antara MUI, BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan. ***
