TERNYATA jadi Menko di kabinet itu ada syaratnya. Bukan karena kedekatan dengan elit politik atau patron sehingga bisa beroleh kursi Menko, sebagaimana terjadi dalam orde hari ini.
Menko adalah perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Karena itu, pertama, seorang Menko harus benar-benar dapat dipercaya oleh presiden. Yang kedua, seorang Menko harus benar-benar ngerti masalah. Sedangkan yang ketiga, harus punya leadership, tipenya adalah operational leadership.
Banyak yang mengatakan Menko-Menko yang ada sekarang ini tidak dekat dengan presiden, terutama Menko Perekonomian, sehingga katanya masalah perekonomian nasional mengalami banyak hambatan dan banyak tersendat.
Memang kalau dilihat sejak awal sewaktu jadi menteri di kabinet SBY, Sofyan Djalil itu tidak ada prestasinya, kalau sekarang ada yang menjadikannya Menko Perekonomian di era Jokowi seakan-akan dia seperti naik kelas atau loncat kelas, walaupun kapasitas sebenarnya dia belum sekelas Menko.
Memang seringkali terjadi orang yang belum punya kapasitas untuk menduduki jabatan tertentu dinaikkan kelasnya karena adanya berbagai kepentingan, sehingga nilai-nilai seperti kompetensi seringkali dikesampingkan.
Selain diketahui tidak dekat dengan presiden, Menko Perekonomian yang sekarang juga dianggap pengetahuannya mengenai permasalahan perekonomian masih serba tanggung. Apalagi sudah jadi pengetahuan umum basis pendidikan Menko Perekonomian yang sekarang bukanlah ilmu ekonomi.
Idealnya seorang Menko yang merupakan perpanjangan tangan seorang presiden haruslah figur problem solver dan transformer, berpihak kepada kepentingan rakyat dan nasional. Tapi yang ada sekarang katanya justru sebaliknya.
Karena itu kalau nanti reshuffle jadi dilakukan Jokowi harus memilih salah satu garis ekonomi dari dua garis ekonomi yang ada. Pilihannya adalah apakah Jokowi akan memilih figur Menko dari garis ekonomi neoliberal ataukah dari garis ekonomi pro rakyat.
Ciri karakter Menko dari garis ekonomi neoliberal mudah dibaca karena kebijakannya selalu menyusahkan rakyat.
Kalau ada krisis selalu melakukan privatisasi, liberalisasi, mengutang. Ini saja solusinya. Dalam kondisi perekonomian yang sulit biasanya mudah mendapat utang secara multilateral tapi ujung-ujung akan ada tekanan ini dan itu dari tuan pemberi utang.
Jokowi butuh Menko Perekonomian berkarakter pejuang dan petarung yang membela kepentingan rakyat, yang optimistik karena menganggap bahwa setiap krisis yang terjadi adalah sebuah opportunity, sebuah peluang, atau momentum untuk berubah dengan bertumpu pada keberpihakan terhadap rakyat.
Salah satu indikator penentu keberhasilan pemerintahan Jokowi ke depan, pasca reshuffle nanti, adalah siapakah figur yang akan dipilihnya untuk menjadi Menko Perekonomian --- apakah kembali memilih figur anasir neoliberal-kakitangan kepentingan asing ---- ataukah mengangkat Menko Perekonomian yang selama ini dikenal sebagai figur yang dalam segala tindak dan ucapannya mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, kepada wong cilik?
Kita tunggu kabinet hasil reshuffle yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
[***]
