Sikap pemerintah yang tidak tegas menyikapi berbagai kasus SARA disesalkan. Setidaknya, dalam sebulan terakhir, ada dua kasus intoleransi yang berpotensi memicu konflik horizontal yang muncul di Tanah Air, yakni pembakaran mushola di Tolikara, Papua dan gesekan massa di Bitung, Sulawesi Utara.
"KAMMI menilai pembakaran mushola adalah tindakan terorisme yang disusupi gerakan separatisme dan agen internasional. Jelas harus ditindak," tegas Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Barri Pratama, dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (22/7).
Dugaan adanya operasi intelijen itu, lanjut Barri, bisa jadi disebabkan oleh perubahan geopolitik dunia dalam perebutan sumber daya.
"Kondisi ekonomi lemah sangat diinginkan oleh kekuatan asing untuk menganeksasi sumber daya dan politik Indonesia. Kuat dugaan operasi intelijen yang memecah belah bangsa, seperti kasus Tolikara, melibatkan pihak asing di dalamnya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana, mendesak BIN dan TNI agar segera mengambil inisiatif kontra-intelijen di tengah lemahnya kepemimpinan nasional saat ini.
Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana, mendesak BIN dan TNI agar segera mengambil inisiatif kontra-intelijen di tengah lemahnya kepemimpinan nasional saat ini.
"Kewaspadaan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam jihad mempertahankan NKRI dari ancaman kekuatan asing yang ingin memecah belah bangsa Indonesia," katanya.
[dem]
