Berita

totok daryanto/net

Nusantara

PAN Sebut Insiden Tolikara Pelanggaran HAM Berat

MINGGU, 19 JULI 2015 | 12:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Insiden Tolikara adalah pelanggaran HAM berat yang wajib dikutuk, bukan hanya oleh umat Islam Indonesia, tetapi oleh atas nama kemanusiaan di seluruh dunia.

Begitu tegas Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto menanggapi insiden anarkisme terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah Idul Fitri di Karubaga, Tolikara, Papua.

"Melarang manusia atau kelompok manusia melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya adalah pelanggaran HAM berat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Minggu, 19/7).


Namun begitu, anggota Komisi VII DPR RI ini mengimbau agar umat Islam tidak terprovokasi atas peristiwa tersebut.

"Kita ini adalah bangsa yang besar berperadaban tinggi, dan telah teruji melalui berbagai peristiwa tetap kokoh  menunjukkan nilai-nilai kebangsaanya berdasarkan Pancasila," sambungnya.

Lebih lanjut Totok meminta agar pemerintah, khususnya di daerah, bekerja lebih keras untuk menjaga keamanan bagi kelompok agama yang sedang menjalankan ibadah. Seluruh jajaran pimpinan pemerintahan di daerah Karambuga, Tolikara, harus juga merasa malu karena telah gagal melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Mereka harus bertanggung jawab dan saya sarankan mengundurkan diri bila tidak sanggup melaksanakan tugas-tugasnya," lanjut Totok.

Totok juga menyarankan agar penanggulangan masalah ini dilakukan melalui pendekatan perspektif lokal dan multidimensional dan jangan melulu dilihat dari sudut keagamaan.

"Pendekatan kultural, ekonomi, dan keagamaan harus dijadikan satu paket kebijakan yang terpadu. Intinya ini adalah peristiwa kecil jangan dibesar-besarkan, tetapi harus ada langkah yang kongkret dan sistematis dari pemerintah. Provokator jangan diberi ruang gerak yang bebas dan kepada seluruh kelompok masyarakat di sana harus diedukasi cara hidup bermasyarakat yang lebih kohesif dan beradaptasi," tandas Totok. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya