Pasca dilantik sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Sutiyoso langsung mengemukakan pentingnya BIN beralih dari Human Intelligence ke Cyber Intellegence. Dia menjelaskan, hal ini juga adalah pesan dari mantan Kepala BIN yang digantikannya, Marciano Norman.
Dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, pengamat keamanan cyber Pratama Persadha mengapresiasi langkah Sutiyoso untuk membawa BIN beradaptasi dengan medan yang berbeda. BIN sejatinya dituntut bisa masuk dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang serba digital. Terlebih isu ketahanan nasional saat ini juga telah melebar ke ranah digital. Buktinya, Presiden Jokowi sudah menetapkan Badan Cyber Nasional harus segera terbentuk di tahun 2016 mendatang.
"Intelejen saat ini memang tak sekedar mengandalkan insting. Kini informasi tersebar lewat media yang beragam, salah satunya internet. Di sanalah BIN harus hadir dan mempunyai peran vital. Negara lain sudah bergerak maju, kita tak boleh tertinggal," jelasnya.
Pengguna internet Indonesia sampai akhir 2014 diperkirakan sudah mencapai lebih dari 80 juta orang. Menurut APJII bahkan pada 2017 mendatang pengguna internet di Indonesia bisa lebih dari 100 juta orang. Dengan hampir 50 persen penduduk Indonesia menggunakan sarana internet sebagai komunikasi, BIN dituntut bisa ikut serta dalam mengamankan negara.
"Isu strategis banyak bermunculan dari dunia digital di Indonesia. Mulai maraknya penyebaran paham teroris lewat internet, sampai pada ancaman pencurian data oleh asing. BIN harus bisa memberikan informasi yang benar-benar akurat kepada Presiden sebagai
user utama BIN," tegasya.
Menurut Pratama, seperti negara lainnya, BIN sebagai lembaga intelejen akan sangat didengarkan pendapatnya, terutama oleh Presiden. Seorang kepala negara membutuhkan informasi yang penting dan rahasia di saat genting, namun bisa dijamin keakuratannya.
Sutiyoso beberapa kali menegaskan bahwa BIN salah satu fokus utamanya pada pengamanan ekonomi. Bila benar, maka sasaran Sutiyoso sebenarnya sudah sangat tepat. Karena dalam era perang informasi digital ini, negara-negara berlomba mendapatkan informasi untuk tujuan penguasaan ekonomi.
"Seperti kata Snowden di ajang CeBIT di Jerman, bahwa aksi peretasan kini akan masif dilakukan oleh negara-negara. Tujuannya adalah penguasaan sumber-sumber ekonomi baru," terang pria yang 19 tahun lebih bergelut di dunia intelejen ini.
Pratama menjelaskan bahwa penguasaan data penduduk juga sangat penting. Negara lain tidak selalu dilakukan melakukan penetrasi dan mencuri informasi kependudukan. Misalnya lewat perusahaan mereka yang ada di negara lain bisa secara langsung menghimpun data-data tersebut. Di sinilah BIN bisa memberikan informasi dan mencegah agar kerugian Indonesia secara materiil dan immaterial tidak terus membesar. Belum lagi sektor perbankan yang sangat rawan terhadap peretasan.
"Lalu informasi lain yang berharga seperti lokasi gudang senjata TNI/Polri," imbuh mantan ketua tim IT Sandi Negara untuk IT Kepresidenan ini.
Pada akhirnya BIN harus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk bisa tangguh di era
cyber intellegence. BIN harus mampu menggandeng lembaga intelijen lainnya untuk bekerjasama dan bertukar informasi cyber intelligence. Antara lain Lembaga Sandi Negara, Intel Kejaksaan Agung, Intel Polisi, BAIS TNI, Bea Cukai, Imigrasi dan BNN.
"Lengkapnya data intelijen, akan semakin komprehensif informasi yang bisa diserahkan kepada Presiden, sehingga sangat membantu pengambilan keputusan strategis," jelas pria asal Cepu ini.
[wid]
