Para kepala daerah dan pejabat pemerintah wilayah perbatasan diajak untuk bekerja lebih keras dalam mempercepat pembangunan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kita harus komitmen untuk sinergis mulai dari tahapan perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Taransmigrasi Marwan Jafar di Jakarta, Rabu (8/7).
Pemerintah daerah, katanya, harus diberi dukungan program dan politik anggaran yang lebih besar untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Negara.
"Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih masif terkait strategi percepatan pembangunan kawasan perbatasan kepada seluruh lapisan dan komponen masyarakat, terutama pihak swasta atau investor," katanya.
Sosialisasi itu penting, kata menteri asal PKB ini, agar investor mau terlibat secara aktif untuk membangun dan mengelola wilayah perbatasan Negara secara bersama-sama.
Marwan juga mengingatkan bahwa pembangunan suatu bangsa harus bersifat inklusif, menjangkau dan mengangkat derajat seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah nusantara, termasuk di perbatasan negara.
"Kita mesti maju dan makmur bersama, tidak maju dan makmur sendiri-sendiri," tukasnya.
Menteri Marwan menjelaskan, lokus pembangunan kawasan perbatasan berada pada lokasi prioritas atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pada tahun 2015 terdapat 187 lokasi prioritas yang tersebar di 41 Kabupaten/Kota.
Dari 187 lokasi prioritas tersebut, sebanyak 56 kecamatan atau 40,29% yang berbatasan laut, 79 kecamatan (56,83%) berbatasan darat, dan 4 kecamatan (2,88%) memiliki perbatasan darat dan laut. Sedangkan jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 desa/kelurahan.
Kondisi kawasan perbatasan Indonesia saat ini sebagian besar sangat memprihatinkan. Hampir 20% desa-desa di perbatasan belum terjangkau sinyal GSM. Sedangkan 45% lebih masih membutuhkan akses terhadap sumber energi listrik.
"Bahkan saudara kita yang tinggal di perbatasan sangat kesulitan sekedar untuk berkirim surat hal ini terlihat dari lebih dari 80% jumlah desa-desa di perbatasan yang kesulitan dalam mengakses warung pos dan telekomunikasi," jelas Marwan.
[dem]
