Momentum Hari Raya Idul Fitri dinilai tidak menjamin elite kedua kubu Partai Golkar saling memaafkan untuk menyatukan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Saya kira Idul Fitri bukan momentum yang menjamin keduakubu (Aburizal Bakrie dan Agung Laksono) berdamai dan bersatu lagi," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (5/7).
Jika penyelesaian sengketa hanya mengacu pada proses huÂkum, bekas Ketua DPR itu pesiÂmistis Golkar bisa ikut pilkada serentak tahun ini. Sebab, jalur hukum akan memakan waktu lama. Berikut kutipan selengÂkapnya:
Bukankah Idul Fitri moÂmentum saling memaafkan untuk mendamaikan Partai Golkar?Ini bukan momen yang menÂjamin mereka bisa bersatu. Yang menjamin itu adalah kalau kedua belah pihak bisa menemukan formula agar kepentingan kedua belah pihak terakomodasi.
Kalau tidak ditemukan, ya tentu masih agak sulit mendaÂmaikan kedua kubu.
Bagaimana dengan upaya dialog dan pertemuan yang digagas selama ini?Kalau pertemuan kan sudah dilakukan, melalui adanya tim islah. Tapi tim islah pun beÂlum menemukan adanya tanda-tanda bahwa betul-betul ke arah rekonsiliasi. Di sana-sini kita masih mendengar pernyataan-pernyataan yang berbeda dari kedua belah pihak. Bahkan dari kedua tim, seperti masih saling menyerang, dan lainnya.
Apa imbauan Anda?Imbauan saya sih bagaimana supaya kedua belah pihak betul-betul menempatkan kepentinÂgan partai di atas kepentingan yang lain. Kemudian mencari satu solusi yang mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapÂkan AD/ART partai.
Kalau ditemukan formula yang sesuai dengan AD/ART partai, solusi penyelesaian atas penyelesaian ini saya kira itu yang lebih baik.
Konkretnya seperti apa?Beberapa minggu lalu, kami sudah mengajukan perlu Munas Luar Biasa (Munaslub). Sebab, dalam AD/ART disebutkan, apabila partai dalam keadaan terancam, maka partai bisa melaksanakan Munaslub. Itu jelas ada di AD/ART. Itu sudah kami suarakan. Cuma rupanya DPD meyakini karena ini negara huÂkum maka proses hukum yang kita utamakan.
Anda tak optimistis sengÂketa ini dapat selesai lewat jalur hukum, kenapa?Ini masalah politik, masalah organisasi. Kalau hanya engÂgunakan proses hukum, dengantidak mengurangi rasa hormat kita kepada hukum, tapi prosesnya begitu panjang.
Sementara kita dibatasi oleh waktu, yakni pilkada serentak 9 Desember 2015. Kecuali kita tidak mau ikut.
Barangkali sudah ada itikad untuk tidak ikut pilkada?Kalau tidak mau ikut pilkada berarti mereka tidak menguÂtamakan kepentingan partai. Saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa kita akan mendaÂpatkan satu penyelesaian yang bisa menjamin kita bisa ikut pilkada.
Seandainya Partai Golkar benar-benar tidak bisa ikut pilkada, bagaimana?Mereka harus bisa menjelasÂkan dan mempertanggungjawabÂkan ke komunitas Partai Golkar hingga ke bawah kenapa tidak ikut pilkada. ***
