Berita

darmin nasution/net

RESHUFFLE KABINET KERJA

Upaya Memasukkan Darmin Nasution dalam Tim Ekonomi Jokowi Harus Dilawan

Terkait Kasus Pajak Gayus Tambunan
SABTU, 04 JULI 2015 | 05:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Manuver pihak tertentu menghadirkan mantan Gubernur BI Darmin Nasution ke Istana Negara patut disesalkan. Presiden Joko Widodo harus diingatkan bahwa Darmin Nasution yang ini adalah Komisaris Utama Bank Mandiri memiliki kaitan dengan megaskandal pajak Gayus Halomoan Parthanan Tambunan beberapa tahun lalu.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar, M. Misbakhun, dalam perbincangan dengan redaksi, Jumat malam (3/7).

"Saya yakin ada pihak yang ingin memasukkan Darmin Nasution ke dalam Kabinet Kerja. Upaya ini harus dilawan," ujar Misbakhun.


"Jokowi harus disadarkan bahwa pilihan pada Darmin yang bermasalah itu penuh risiko," sambungnya lagi.


Darmin Nasution tidak bertindak apapun untuk menghentikan aksi Gayus padahal sudah menerima laporan dari, ketika itu, Direktur Intelijen Direktorat Pajak Mochammad Tjiptardo.

Dalam salah satu persidangan di bulan Januari 2011, Gayus juga sempat mengatakan, seharusnya kasus yang dituduhkan kepada dirinya juga menyentuh pejabat tertinggi di Ditjen Pajak, mengingat penanganan keberatan wajib pajak, dalam hal ini PT SAT, merupakan pekerjaan tim yang sudah dilaporkan dan disetujui Dirjen Pajak. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya