Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Misbakhun Golkar: Singapura Sisipkan Pengamat Gagalkan Tax Amnesty

KAMIS, 02 JULI 2015 | 19:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Komisi XI DPR RI mendukung rencana pemerintah menambah pemasukan dengan menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun mengatakan, niatan pemerintah tersebut baik. Sebab, dana-dana dari para penyelundup nantinya akan masuk ke negara bila tax amnesty diterapkan.

"Pemerintah ingin memberikan pengampunan yang dulu nyelundupin pajak, menghindari pajak, dan yang membawa dana-dana itu ke luar negeri sebelum sempat dilaporkan di indonesia. Mereka akan diberi keringanan supaya tidak kena sangsi. Sehingga dana-dana yang ada di luar negeri itu kembali ke Indonesia," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta (Kamis, 2/7).


Misbakhun mengatakan, tax amnesty juga berpotensi melipatgandakan APBN Indonesia. Khusus dari Singapura, penerapan tax amnesty diperkirakan bakal memberi pemasukan sebesar Rp 1.000 triliun hingga Rp 3.000 triliun.

"Kalau Rp 3.000 triliun itu masuk ke perbankan Indonesia, maka kita akan punya dana besar untuk membiayai infrastruktur dan proyek-proyek dalam negeri. Jadi pajaknya kita dapat, likuiditasnya kita jadi besar di sistem perbankan kita dan yang untung rakyat Indonesia," sambungnya.

Walau begitu, Misbakhun mengaku bahwa penerapan ini tidak akan mudah dilaksanakan mengingat Singapura tidak akan rela. Bahkan Misbakhun menduga bahwa Singapura telah menyusupkan pengamat-pengamat untuk menolak tax amnesty.

"Mereka (Singapura) mendekati pengamat untuk mengatakan bahwa tax amnesty ini tidak masuk akal," tandasnya. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya