Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) digadang-gadang bakal menjadi momok yang menghadang pencalonan Kepala Badan ‎Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso. Pasalnya, dalam insiden penyerangan pendukung Megawati Soekarnoputri itu melibatkan Sutiyoso yang saat itu bertindak sebagai Pangdam Jaya.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. PDIP yang menjadi partai pendukung utama pemerintah justru menjadi garda terdepan memuluskan uji kelayakan dan kepatutan Sutiyoso.
Politisi PDIP yang juga anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa Fraksi PDIP sudah berkomitmen untuk mendukung semua putusan pemerintah. Tidak hanya itu, Fraksi PDIP juga akan menjadi garda depan memuluskan putusan itu.
"Kita sudah komitmen untuk mendukung pemerintah. Jadi apa saja yang sudah ditunjuk Presiden Jokowi akan kita (PDIP) dukung," ujarnya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Selasa, 30/6).‎
Dukungan PDIP, lanjut Charles, kian mantap setelah dalam proses fit and proper test, Sutiyoso memiliki rekam jejak yang baik dan pengetahuan intelijen yang mumpuni. Kedua faktor ini yang kemudian memantapkan dukungan PDIP untuk Bang Yos.
"Pengetahuan intelijen beliau bagus. Bang Yos juga punya track record yang baik. Jadi kita makin mantap mendukungnya‎," ujarnya.
Lalu bagaimana dengan kasus Kudatuli?
‎Menurut Charles, PDIP tidak akan mempolitisir insiden tersebut. Dalam hal ini PDIP akan memberikan kesempatan untuk Bang Yos menjelaskan ke publik. Poin yang menjadi catatan PDIP dalam pencalonan ini adalah PDIP akan mengkritisi Sutiyoso apabila melanggar UU.
"Kita tetap akan mengkritisi, tapi jika yang bersangkutan ‎melanggar UU," tandasnya.
Hal itu senada dengan sikap Fraksi PDIP di Komisi I DPR RI yang dibacakan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq. Dalam pernyataannya, PDIP telah menerima dan mendukung pencalonan mantan gubernur DKI Jakarta dengan berbagai catatan.
"PDIP menerima dan mendukung pencalonan ‎dengan catatan, agar yang bersangkutan dalam menjalankan tugas tunduk dengan UU dan sepenuhnya berorientasi untuk kepentingan negara, bukan kelompok," ujar Mahfudz yang menjadi pimpinan sidang fit and proper test.
[dem]
