Berita

presiden joko widodo/net

RESHUFFLE KABINET KERJA

Relawan: Jokowi Harus Jadi Presiden 100 Persen

MINGGU, 28 JUNI 2015 | 15:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kalangan relawan juga menilai Joko Widodo belum berani melepaskan diri dari intrvensi politik yang selama ini membelenggunya. Akibatkan, hampir setahun berkuasa, Jokowi jauh dari apa yang diharapkan rakyat.

"Oligarki partai politik masih mencengkeram kuat melalui kaki tangan di DPR yang menyandera program kerja pemerintahan Jokowi. Ditambah lagi dengan aparat birokrat korup dan para jenderal pelanggar HAM di sekeliling Jokowi membuat kabur program perubahan yang diinginkan rakyat,” ujar Ketum Komite Rakyat Nasional (Kornas) A. Havid Permana mengomentari kinerja pemerintahan Jokowi belakangan ini.

"Hak menentukan dan membentuk kabinet itu adalah bagian dari kerja Presiden. Ketika kabinet yang dibentuknya ternyata tidak mampu bekerja sesuai yang diinginkan Presiden sebagai pimpinannya, jelas ini ada yang salah dari kinerja presiden. Ini semua dikarenakan Presiden belum menggunakan sepenuhnya hak preogratif sebagai Presiden,” katanya lagi.


Havid Permana menambahkan, selama ini partai-partai pendukung selalu mengatakan mereka adalah pendukung Jokowi. Tetapi justru sebaliknya, intervensi mereka yang menjadi penghambat kinerja pemerintahan Jokowi.

"Untuk itu sudah saatnya presiden Jokowi harus berani melepaskan dan membuktikan melalui kerja bahwa Presiden Jokowi bukan petugas partai, melainkan pimpinan negara yang diberi mandat tugas oleh rakyat,” masih kata Havid Permana lagi.

Pihaknya mendukung Jokowi mengevaluasi Kabinet Kerja dan menggunakan hak preogratif sepenuhnya tanpa intervensi siapapun dari pihak mananpun. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya