Berita

rini soemarno/net

Politik

Pemerintah Jangan Asal Menambah Utang!

SABTU, 27 JUNI 2015 | 04:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Garuda Indonesia berencana membeli 30 pesawat baru, setelah mampu membukukan keuntungan pada kuartal I tahun 2015.  Untuk kepentingan ekspansi ini, Garuda telah mendapatkan komitmen pendanaan sebanyak 4,5 miliar dolar AS dari BOC Aviation, anak usaha Bank of China.

Penandatanganan kesepakatan antara Garuda dan BOC Aviation disaksikan secara langsung oleh Menteri Negara BUMN Rini Soemarno di sela-sela acara Paris Air Show di Paris (16/6).

Menanggapi tersebut, pengamat ekonomi dari Universitas Bung Karno (UBK) Gede Sandra mewanti-wanti pemerintah, khususnya Menteri BUMN, untuk tidak asal dalam menambah utang karena dapat membahayakan perekonomian negara.


"Di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu seperti sekarang, sebaiknya pemerintah dan BUMN jangan asal menambah utang. Apakah itu dari Tiongkok maupun Bank Dunia. Penambahan utang yang tidak terkendali dapat membahayakan perekonomian karena dengan cepat akan melampui batas aman (sustainable)," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL (Sabtu, 27/6).

Menurut Gede, yang juga peneliti di Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Garuda sudah memiliki rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) yang cukup besar. Pada Kuartal I tahun 2015, DER Garuda sudah mencapai 1,5 kali. Nilai rasio ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2014 sebesar 1,1 kali. Kemudian bila ditambah utang 4,5 miliar dolar AS dari Tiongkok nanti, maka DER Garuda dapat melonjak hingga 6,65 kali. Nilai ini di atas DER maskapai-maskapai penerbangan di luar negeri, contohnya di AS yang hanya berkisar di rasio 4 kali.

"Apalagi kabarnya pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, juga sudah akan menambah utang BUMN infrastruktur sebesar 40 miliar dolar AS lagi dari Tiongkok. Belum lagi banyak persyaratan (conditionalities) seperti keharusan untuk menggunakan barang kualitas rendah, yang akhirnya malah meningkatkan biaya perawatan (maintenance). Perlu juga dipertanyakan sejauh mana kandungan lokal, dalam hal tenaga kerja dan sumber daya domestik, yang akan dilibatkan dalam berbagai proyek infrastruktur ke depan demi menjamin keberdikarian kita," tutup alumnus ITB dan UI ini. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya