Berita

johan budi/net

Johan Budi: Malah Bagus Polri Boleh Menyadap

JUMAT, 26 JUNI 2015 | 16:09 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi mendukung inisatif Polri untuk melakukan penyadapan seperti wewenang yang dimiliki lembaganya. Johan menilai hal tersebut bertujuan untuk memudahkan institusi Polri dalam melakukan suatu penyidikan terhadap berbagai kasus pelanggaran hukum.

"Ya tidak apa-apa, malah bagus biar sama-sama," ujar dia saat dikonfirmasi, Jumat (26/6).
 
Sebelumnya diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti pernah mengatakan Polri memiliki teknologi penyadapan yang lebih canggih dibandingkan dengan yang dimiliki KPK. Oleh sebab itu, lembaganya akan sangat bersyukur apabila diberikan kewenangan penyadapan dalam menangani kasus pelanggar hukum.


Tetapi selama ini Polri masih harus memperoleh izin dari pengadilan untuk melakukan penyadapan. Selain itu, Polri juga harus memiliki kasus yang spesifik sebelum mengajukan permohonan penyadapan untuk keperluan penyidikan ke pengadilan.
 
Johan menegaskan bahwa selama ini institusi Polri dan KPK sama-sama memiliki kewenangan untuk melakuakan penyadapan. Namun terkhusus untuk Polri tidak dapat melakukan penyadapan secara langsung, tetapi harus melalui proses perizinan dari pengadilan.
 
"Selama ini Polri juga punya kewenangan penyadapan. Yang membedakan, KPK tidak perlu izin pengadilan," lanjutnya. [rus]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya