Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghargai undang-undang yang sudah dibahas bersama-sama di DPR. Atas dasar itu, PKS menerima Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang peraturannya baru saja disahkan dalam paripurna.
"Masalah yang harus diluruskan adalah ini program aspirasi, bukan dana aspirasi. Dan harus jadi catatan usulan ini sudah disahkan UU MD3," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat ditemui di acara buka puasa bersama antara PKS dan wartawan di Aula serbaguna Komplek RJA DPR Kalibata, Jakarta (Kamis, 25/6).
Dijelaskan ‎Jazuli bahwa UP2DP merupakan salah satu cara bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi di dapil. Aspirasi ini nantinya akan dibawa ke pemerintah pusat. Sementara tugas DPR hanya menampung dan mengawasi.
"Nanti dana ini dicocokan ke pemerintah. Kalau nanti usulan disepakati maka domain DPR sudah selesai. Kemudian usulan tersebut menjadi domain pemerintah," sambungnya.
‎"Kalau nanti pemerintah bilang nggak cukup harus fair, selama apa yang dilakukan objektif. Itu juga alasan DPR nggak tergesa-gesa. Tapi ingat ini jangan dijadikan panggung politik," tandasnya.
[dem]
