Berita

Politik

KPK Harus Segera Bongkar Indikasi Korupsi di KPU

RABU, 24 JUNI 2015 | 19:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai indikasi korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (24/6).

Menurut dia, hasil audit BPK yang menemukan indikasi korupsi Rp 334 miliar pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2014 di KPU merupakan informasi yang sangat penting menyangkut kredibilitas penyelenggaraan Pemilu.


Untuk menjaga Pemilu yang berintegritas, katanya, maka sudah seharusnya KPK secepatnya menindaklanjuti hasil audit BPK itu.

"Siapa pun yang terlibat dalam indikasi korupsi harus segara ditindak," ujar Sya'roni.

Apalagi sekarang memasuki tahapan Pilkada serentak. Dengan adanya indikasi korupsi ini, menurut Sya'roni, maka secara otomatis Komisioner KPU kehilangan kredibilitasnya untuk menyelenggarakan Pilkada serentak

"Dan bila dalam prosesnya ternyata ditemukan indikasi korupsi maka hal tersebut bisa mengurangi kualitas Pemilu," tukasnya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya