Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai indikasi korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (24/6).
Menurut dia, hasil audit BPK yang menemukan indikasi korupsi Rp 334 miliar pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2014 di KPU merupakan informasi yang sangat penting menyangkut kredibilitas penyelenggaraan Pemilu.
Untuk menjaga Pemilu yang berintegritas, katanya, maka sudah seharusnya KPK secepatnya menindaklanjuti hasil audit BPK itu.
"Siapa pun yang terlibat dalam indikasi korupsi harus segara ditindak," ujar Sya'roni.
Apalagi sekarang memasuki tahapan Pilkada serentak. Dengan adanya indikasi korupsi ini, menurut Sya'roni, maka secara otomatis Komisioner KPU kehilangan kredibilitasnya untuk menyelenggarakan Pilkada serentak
"Dan bila dalam prosesnya ternyata ditemukan indikasi korupsi maka hal tersebut bisa mengurangi kualitas Pemilu," tukasnya.
[dem]
