Berita

ilustrasi/net

Pengendalian Gratifikasi Kemenkeu Harus Diikuti Kesadaran Personal

RABU, 24 JUNI 2015 | 15:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Apapun langkah yang dilakukan oleh pimpinan lembaga yang ada di republik ini dalam upaya pencegahan korupsi harus didukung bersama.

Begitu kata anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara menanggapi ‎langkah Kementerian Keuangan yang berupaya mencegah korupsi di lingkungan kementerian dengan menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Walaupun pada akhirnya yang paling menentukan adalah kesadaran personal dari para penyelenggara negara," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Rabu, 24/6).


Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy ini berharap regulasi yang ditandatangani Kemenkeu dengan KPK ini, diiring dengan pembangunan karakter personal melalui pencerahan ‎agama dan budaya.

Selain itu, ia juga meminta agar ke depan regulasi ini‎ tidak hanya ditandatangani pimpinan kementerian saja. Tapi juga para pegawai di jajaran Kemenkeu ikut membubuhkan tanda tangan.

"Jika itu ditandatangani  oleh masing-masing pegawai di jajaran Kemenkeu, maka pasti ada komitmen personal di dalamnya," tandasnya. [ysa]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya