Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya tetap di ranah yang netral dan tidak diseret ke wilayah politik praktis. Upaya menyeret dan melibatkan TNI dalam pertarungan politik entar elit akan sangat merugikan dan membahayakan keutuhan bangsa dan negara.
Demikian diingatkan peneliti dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKopi), Hendri Satrio, menyikapi wacana yang berkembang mengenai pemilihan Panglima TNI baru untuk menggantikan Jenderal Moeldoko.
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengirimkan nama Jenderal Gatot Nurmantyo yang saat ini menduduki posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke DPR RI sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Banyak yang menilai, penunjukan KASAD sebagai Panglima TNI tidak tepat dan menyalahi tradisi yang dikembangkan pasca reformasi untuk menggilir jabatan Panglima TNI di antara matra yang ada.
Juga ada dugaan bahwa penunjukan Gatot Nurmantyo itu bagian dari manuver politik kubu Susilo Bambang Yudhoyono, mengingat Gatot menjadi KASAD di era SBY dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan SBY.
"Keberadaan dan posisi netral TNI harus dihormati oleh setiap insan negeri ini termasuk penguasa," ujar Hendri Satrio yang juga dosen komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta.
Di sisi lain dia mengingatkan bahwa Presiden RI memiliki hak prerogatif.
"Saya yakin ini murni pertimbangan rasional Presiden tanpa pengaruh pertimbangan politik (pihak lain)," demikian Hendri Satrio.
[dem]
