Berita

SBY Harus Pecat Ibas Cs

RABU, 24 JUNI 2015 | 02:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditantang untuk memecat seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Tantangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis), Sugiyanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, tadi malam (Selasa, 23/6).

Menurut Sugiyanto, keputusan Fraksi Partai Demokrat yang ikut menyetujui usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) merupakan bentuk 'pembangkangan'. Sebab beberapa hari sebelum DPR menggelar paripurna pengesahan, SBY 'menyerukan' untuk menolak program yang sering disebut dana aspirasi itu.


"SBY harus menindak tegas dan keras kader yang membangkang. Kalau tidak, apa yang menjadi kebijakan partai akan selalu dipecundangi, dianggap main-main oleh kader partai," imbuh Sugiyanto.

Dikatakan dia, sikap tegas SBY terhadap kadernya di Senayan yang ada di bawah kendali anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono, sekaligus juga menjadi penguji apakah kritik keras dan seruan yang disampaikan SBY terkait dana aspirasi sebagai suara yang diperjuangkan Demokrat.

Jika tidak maka publik akan menilai apa yang disampaikan SBY hanya gembar-gembor belaka dengan maksud untuk pencitraan diri.

"Apakah sikap Fraksi Demokrat itu atas imbauan SBY, ini yang harus dijelaskan (ke publik). Kalau benar ada intruksi SBY, berarti imbauan SBY agar menolak dana aspirasi cuma dramatisasi politik belaka. Itu juga berarti SBY sedang bermanuver untuk pencitraan dirinya dengan apa yang menjadi cerminan kepentingan publik," tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya