Berita

Prabowo Subianto/net

Wawancara

WAWANCARA

Prabowo Subianto: Korupsi Harus Kita Berantas, Kita Tidak Ingin Melemahkan KPK

SELASA, 23 JUNI 2015 | 08:44 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dari dulu kewenangan KPK selalu diperdebat­kan. Sudah sering diupayakan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tapi selalu kandas karena ditentang rakyat.

Kini, upaya itu dilakukan lagi. Revisi UU KPK itu sudahmasuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 yang menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, inisiatifnya dari DPR.

"Undang-undang ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019 sebagai inisiatif DPR, dan perlu didorong un­tuk dimajukan sebagai priori­tas 2015," kata Menkumham Yasonna H Laoly, di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (16/6).


Yasonna menjelaskan, pelak­sanaan UU KPK masih men­imbulkan masalah yang me­nyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menanggapi pro kontra terh­adap rencana revisi UU KPK itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku, pihaknya masih mempelajari draf revisi UU KPK yang saat ini ramai diperdebatkan.

"Kita sedang pelajari. Kita ten­tu ingin yang terbaik, yang pent­ing, korupsi harus kita berantas," ujar Prabowo seusai menghadiri acara buka puasa bersama pet­inggi Koalisi Merah Putih (KMP) di Jakarta, Minggu (21/6).

Berikut kutipan selengkap­nya:

Bagaimana sikap Partai Gerindra soal rencana revisi UU KPK?
Gerindra masih belum me­nentukan sikap apakah akan menolak atau menyetujui ren­cana revisi UU KPK. Kita sedang pelajari.

Kita ingin yang terbaik. Korupsi harus kita berantas dan kita harus berdayakan seluruh lembaga negara.

Apa Anda melihat revisi ini untuk melemahkan KPK?
Sejauh ini saya tidak melihat rencana revisi UU KPK itu sengaja digulirkan untuk me­lemahkan lembaga KPK.

Masak para pemimpin me­lemahkan KPK. Saya kira tidak. Apa yang terbaik untuk bangsa, itu yang dilakukan.

Berarti cenderung setuju?
Itu sedang kami pelajari.

Beredar kabar bahwa pe­merintah akan mengambil menteri dari KMP, apakah ada pembicaraan soal kabinet dengan Anda?
Tidak ada pembicaraan kabi­net.

O ya, setiap memasuki bulan ramadan, bahkan hingga hari-hari selama ramadan harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik. Apa tang­gapan Anda?
Saya prihatin dengan kenai­kan harga sembako. Seharusnya, pemerintah sudah mengantisi­pasi lonjakan harga sembako sebelum memasuki ramadan. Saya prihatin kebutuhan pokok kita naik.

Apa himbauan Anda?
Saya mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Hal penting yang harus diperhatikan pe­merintah harus segera meredam dan menjaga stabilitas harga-harga sembako hingga lebaran usai. Untuk itu kita harus ten­ang dan kita mengimbau para pemimpin memelihara keadaan, dan masyarakat tenang supaya pemerintah bekerja dengan baik.  ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya