DPR Minta KPU Tindak Lanjuti Hasil Audit BPK Sebelum Gelaran Pilkada

. Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyelenggaran pemilu yang diduga merugikan negara hingga Rp 334 miliar. Tindak lanjut itu harus diselesaikan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak dihelat.

Begitu kata Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 22/6).

"Kita minta, karena menyangkut kredibilitas demokrasi. Auditnya ditindaklanjuti secara komprehensif. Kita minta secepat mungkin sebelum agenda (pilkada serentak) berjalan," ujar politisi PKB itu.

Namun begitu, Lukman membantah bahwa temuan BPK ini akan berujung pada penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 yang akan digelar 9 Desember mendatang.  
"Tidak ada sangkut pautnya dengan pendaftaran Pilkada Serentak," pungkasnya. [rus]