Kicauan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin, yang mengkritik usulan dana aspirasi menuai kritik balik dari anggota DPR RI.
Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun melalui akun @MMisbhakun secara tegas mengingatkan agar SBY bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini soal dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
"Apa yang Pak @SBYudhoyono ketahui tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)? Sebagai ketum partai apa sudah tanya ke fraksi di DPR? Tidak ada yang namanya dana aspirasi dan dana tunai yang dipegang oleh anggota DPR dalam UP2DP. Pak @SBYudhoyono harus hati-hati memberikan opini," tulis Misbakhun dalam akun Twitternya tak lama usai SBY bercuit di Twitter melalui akun @SBYudhoyono
Misbakhun menilai bahwa pemahaman SBY soal UP2DP masih sangat terbatas. Karena itu, inisiator Panitia Angket kasus Bank Century itu menyarankan SBY agar bertanya terlebih dulu ke Fraksi Partai Demokrat di DPR.
"Pak SBY menurut saya masih terbatas pemahamannya soal UP2DP ini. Saya lihat dari apa yang disampaikan di tweetnya. Kelihatan. DPR sadar sepenuhnya bahwa usulan dan pengelolaan APBN itu sepenuhnya wilayah kewenangan pihak eksekutif," tulis Misbakun.
Dijelaskan Misbakhun bahwa dalam UP2DP, anggota DPR menerima usulan melalui proposal dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Usulan itu kemudian direkap. Untuk selanjutnya, usulan masyarakat yang sudah disampaikan melalui anggota DPR diteruskan kepada pemerintah pada saat membahas APBN.
"Tidak ada pengelolaan UP2DP yang dilaksanakan sendiri oleh anggota DPR. Itu wilayah sepenuhnya wilayah eksekutif. Pak SBY harus tahu bahwa UP2DP berbasis proposal masyarakat. Bapak juga harus tahu proses bottom up saat ini seperti apa jalannya. Dengan adanya UP2DP justru akan membantu proses bottom up yang ada akan lebih aspiratif untuk masyarakat secara merata," lanjut Misbakhun.
Politisi Golkar yang merupakan Wakil Ketua Tim Mekanisme UP2DP DPR itu menambahkan bahwa proses bottom up yang saat ini berjalan tidak merata karena masyarakat berbeda pilihan politiknya dengan kepala daerah yang berkuasa.
Sehingga dengan adanya UP2DP, Misbakhun yakin ada saluran lain bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya demi kemajuan daerah.
"Dengan adanya UP2DP, maka dibuka saluran lain bagi masyarakat yang termarginalkan tersebut untuk menyampaikan aspirasi pembangunannya. Apakah Pak SBY belum pernah tahu soal praktek Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) di DPRD Propinsi dan Kabupaten serta Kota? Perlu Pak SBY ketahui praktek Jasmas sudah berjalan dan anggota DPRD menjalankan kegiatan anggaran bersama pemerintah daerah," tandasnya.
Sebelumnya SBY dalam cuitannya mengingatkan agar potensi rusaknya sistem dengan alokasi dana aspirasi. Menurutnya, harusnya fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.
"Jangan salah dan jangan merusak sistem. Tidakkah saat ini fokus dan prioritas pemerintah dan DPR justru atasi perlambatan ekonomi dengan segala dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?" tulisnya.
[zul]
