PANGI SYARWI CHANIAGO/net
. Penunjukan mantan Pangdam Jaya Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Jokowi melukai perasaan korban tragedi kerusuhan berdarah 27 Juli (Kudatuli) 1996.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, selain menimbulkan duka yang mendalam bagi korban, Megawati Soekarnoputri, yang saat itu kubu yang diserang juga pasti kecewa dan merasa kurang dihargai oleh Presiden Jokowi.
Pangi menambahkan, penunjukan Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso juga mempertanyakan janji kampanye Jokowi terkait akan menyelesaikan semua kasus pelanggaraan HAM.
Menurutnya, jauh akan lebih baik jika Jokowi memilih kepala intelijen yang tak punya beban masa lalu.
Lanjut Pangi, alasan penunjukan Bang Yos juga diduga kuat karena Jokowi tersandera hutang budi politik yang pernah berkeringat memenangkannya di pilpres lalu, sehingga membuatnya buta memilih kepala BIN yang memiliki rekam jejak hebat, muda, enerjik, progresif, yang bersih dari sisa kejahatan masa lalu dan bukan bagian dari gerbong rezim pelanggaran HAM era Orde Baru.
Alasan lain, kenapa Sutiyoso tidak pas menjadi kepala BIN, karena mantan Gubernur Jakarta itu adalah ketua umum partai politik, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
"Ini adalah kecelakaan politik dan sebelumnya tidak pernah ada sejarah ketua umum parpol sekaligus menjadi kepala BIN. Ini sebuah kemunduran demokrasi dan menjadi ancaman pembangunan demokrasi," kata Pangi kepada redaksi, Minggu (14/6).
Di tangan Bang Yos, BIN berpotensi terjun bebas ke wilayah politis, dan sepertinya sulit bagi BIN bekerja profesional, independen untuk kepentingan negara, justru bekerja untuk kepentingan partai dengan setting meracun partai politik yang menjadi kompetitor lawan politik, menggoreng dan memastikan lampu parpol yang menjadi saingan pada saat kontestasi pemilu dimatikan sehingga mengurangi saingan pemilu.
"Nampaknya ketua umum partai politik tidak akan bisa bekerja menghindari ruang politik. Ini sangat berbahaya dalam pembangunan sistem politik Indonesia ketua umum parpol sekaligus kepala BIN," ungkap Pangi yang juga peneliti politik di IndoStrategi.
Pangi menambahkan, Jokowi pernah punya kesepakatan bahwa menteri dan para pembantunya tidak boleh menjabat di parpol. Pertanyaan retorisnya, kenapa ini tak berlaku bagi Bang Yos.
"Wajar saya kira penunjukan Sutiyoso menjadi kepala BIN memancing dan memunculkan polemik pro dan kontra di tengah publik. Pemerintahan Jokowi memang senang saya lihat untuk berpolemik," tukasnya.
[rus]
