Sebelum Jadi Kepala BIN, Sutiyoso Harus Jawab 5 Soal Ini

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menghormati sekaligus mempertanyakan pilihan Presiden Jokowi yang merekomendasikan Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menghormati karena pilihan itu merupakan hak prerogatif presiden. Sedangkan mempertanyakan lantaran Presiden Jokowi oleh publik dipandang mengalami defisit sensitifitas dan respek. Musababnya, ada 5 soal yang harus dijelaskan ke publik oleh Presiden Jokowi, apalagi oleh Sutiyoso sendiri, mengenai pencalonan ini.

"Pertama, soal integritas, clear dan clean rekam jejak kemanusiaan. Sutiyoso, oleh TB Hasanuddin anggota Komisi Pertahanan DPR RI misalnya, menyebut Sutiyoso menjadi salah satu orang yang disorot saat peristiwa penyerangan markas PDI pada 27 Juli 1996. Dalam penyerangan yang kemudian dinamai kasus Kuda Tuli ini, Sutiyoso menjabat Pangdam DKI Jakarta. Dalam bentrokan yang terjadi setelah adanya pengambilan paksa kantor DPP PDI, lima orang diwartakan meninggal, 149 terluka, dan 136 lainya ditahan. Untuk kelurusan sejarah bangsa, BIN khususnya, hal tersebut harus dijelaskan secara objektif, transparan, dan berkejujuran ke publik," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Sabtu, 13/6).

Kedua, lanjut Maneger adalah soal profesionalitas dan independensi. Publik tentu tahu bahwa Sutiyoso adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menjadi pendukung Jokowi pada pilpres lalu. Tak ayal, jabatan ini dipersepsikan publik sebagai skema dari bagi-bagi kue kekuasaan setelah suksesi Jokowi-JK dalam Pilpres yang lalu.

"Soal profesionalisme dan independensi tersebut betul-betul harus dijelaskan ke publik," sambung wakil ketua umum Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) itu.

Ketiga, masih lanjutnya, adalah soal kemandirian BIN. Sutiyoso harus menjelaskan ke publik mengenai komitmennya terhadap kemandirian dan kedaulatan BIN. Kemandirian setidaknya menjadikan BIN untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan politik tertentu. Dan, kedaulatan intelijen, setidaknya mampu memastikan bahwa intelijen asing tidak (lagi) dengan mudah dan seenaknya berseliuran dan beroperasi di teritori Indonesia.

"Keempat, soal usia Sutiyoso yang sudah 70-an tahun. Agak sulit mengharapkan lahirnya gagasan-gagasan baru. Sutiyoso, di usia 70 tahun, oleh publik dipersepsikan terlalu tua untuk memimpin BIN. Apalagi kepala BIN memiliki tugas berat, yaitu mengubah mindset kerja-kerja intelijen agar lebih profesional dalam mempertahankan tanah air Indonesia," tegas Maneger.

Sementara soal kelima adalah komitmen pembeliaan. Pencalonan Sutiyoso, dinilai publik bukan sebagai proses pembeliaan, tapi justru penuaan. Komitmen regenerasi di lingkungan BIN menjadi tidak jelas lantaran Sutiyoso menjadi pengganti Marciano Norman yang lebih muda 10 periode angkatan di TNI.

"Olehnya, Presiden Jokowi, apalagi Sutiyoso, harus menjelaskan soal-soal itu ke hadapan publik. Selebihnya, DPR RI tentu akan menggali lebih dalam integritas dan profesional Sutiyoso dalam uji kepatutan dan kelayakan. Semoga," tandasnya. [ian]