Berita

Olahraga

Mantan-mantan Pemain Timnas Suarakan Keprihatinan

SENIN, 08 JUNI 2015 | 06:57 WIB | LAPORAN:

Sekitar 30 mantan pemain Timnas sepakbola Indonesia berkumpul melakukan silaturahim, sekaligus menyuarakan keprihatinan nasib sepakbola saat ini di Bintaro, Tangerang Selatan, belum lama ini.

"Saya ingin Menpora maupun PSSI duduk bersama menyelesaikannya tanpa arrogansi," kata kiper Timnas era 1960-70-an, Yudo Hadiyanto.

Menurut Yudo, kedua belah pihak jika ingin memperbaiki sepakbola Indonesia harus duduk bersama. Tidak seperti sekarang ini seperti air dan minyak.


"Tinggalkan masa lalu dan jangan saling menyalahkan. Kalau ingin memperbaiki sepakbola ini," ucapnya.

Selain Yudo, ada legendaris lainnya seperti Rony Paslah, Purwono, Hermansyah (kiper),  Paryono,  Junaidi Abdillah, Sueb Rizal, Oyong Liza,  Risdianto, Simson Rumah Pasal, Roby Binur, Dede Sulaiman, Suapri, Rully Nere, Nasir Salasa, Hery Kiswanto, Elly Idris,  Berti Tutuarima, Johny Fahamsyah, Bambang Nurdiansyah, Sudirman, Aditya Darmadi, Joko Irianto dan lainnya.  Hadir pula mantan manajer dan pengurus PSSI seperti Dimas Wahab, Ismet Tahir serta Rahim Sukasah. Sejumlah wartawan senior seperti Sumohadi Marsis, M. Nigara maupun Ian Situmorang. Tampil sebagai pemandu acara, aktivis olahraga  Ari Sudarsono.

"Acara ini bermula dari obrolan saya dengan Johny Fahamsyah dan Bambang Nurdiansyah," kata salah satu penggagasnya, Yanto Herlambang.

"Alhamdulillah segera terkumpul, walaupun belum semua hadir," ucapnya.

Kemudian mereka menyuarakan dunia sepakbola Indonesia yang kini di-suspend FIFA setelah sebelumnya dibekukan Menpora Imam Nahrawi. Poros Halang Timas 1970-an, Oyong Liza menyebut tidak adanya pengurus PSSI dari mantan pemain nasional misalnya. Dia juga berharap, kondisi sanksi FIFA segera diselesaikan dengan kebijakan Menpora dan PSSI.

Sementara itu mantan pengurus klub sepakbola Indonesia Muda, Dimas Wahab menyebut sepakbola Indonesia sudah hancur sebelum dibekukan Menpora dan disanksi FIFA.

 "Tim Transisi jangan terlalu lama bekerja," katanya.

Mereka sebaiknya segera kumpulkan anggota PSSI, tapi bukan pengurusnya untuk membuat aturan main, dan membentuk klub untuk mengisi Timnas.

"PSSI bekerja untuk sepakbola, tetapi tetap menempatkan posisi pemerintah sesuai porsinya," katanya lagi.

Sementara itu M Nigara meminta pemerintah, dalam hal ini Menpora jangan hanya mendengar saran yang salah.

"Kalau memang tahu ada hal buruk di PSSI, mafia sepakbola, tunjuk saja berikut bukti-buktinya," sebutnya.[wid]


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya