Berita

Olahraga

Rahim Sukasah Sarankan Menpora dan PSSI untuk Lepaskan Masa Lalu

KAMIS, 04 JUNI 2015 | 08:52 WIB | LAPORAN:

Ketua Special Taskforce Millennium Football Development, Rahim Sukasah mengharapkan sebaiknya Menpora Imam Nahrawi dan PSSI cooling down dulu dan duduk bersama untuk membicarakan sanksi FIFA agar cepat dicabut.

"Menurut saya ini mungkin yang harus dilakukan kedua belah pihak. Karena kalau dua-duanya sama-sama keras dan menonjolkan ego masing-masing maka sepakbola kita akan tenggelam dan terkucilkan," ujar Rahim di Jakarta.

Mantan  manajer timnas dan Ketua BTN ini menambahkan keduanya harus berpikir ke depan dan melepaskan masa lalunya.


"Sudahlah tinggalkan masa lalu sekarang baik PSSI maupun Menpora harus berpikir bagaimana sanksi FIFA cepat dicabut," ucap Rahim.

Jatuhnya sanksi FIFA lanjut Rahim yang dirugikan bangsa Indonesia. Bukan orang perorang. Dalam hal ini tidak ada yang menang. Untuk itu dia berharap dua belah pihak marilah bersatu untuk membangun sepakbola Indonesia.

"Kita orang olahraga semua masalah olahraga hanya bisa diselesaikan dengan bahasa olahraga. Buanglah trik-trik politik," pintanya lagi.

Rahim yang juga mantan manajer Pelita Jaya ini mengaku prihatin dengan kondisi persepakbolaan di Indonesia. Atas sanksi FIFA ini akan berdampak terhadap banyak orang tidak saja pemain, pelatih dan wasit saja tapi juga semua pihak.  Apalagi lanjutnya, dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi bulan Ramadhan dan kemudian Hari Raya.

"Ini yang harus dipikirkan Menpora maupun PSSI.Kalau berlarut-larut seperti sekarang ini kasihan mereka," sebut Rahim.

"Kita tidak usah saling menyalahkan. Semua harus intropeksi. Marilah berpikir untuk masa depan sepakbola kita," tambahnya.

Disinggung tentang rencana Menpora dalam hal ini tim transisi yang akan menggelar turnamen, Rahim mengatakan itu sah-sah saja. Namun perlu dipahami tidak mudah menggelar sebuah turnamen tanpa melibatkan PSSI. Karena perangkat pertandingan yang siap itu yang dimiliki oleh PSSI, ulasnya.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya