Berita

Olahraga

Rahim Sukasah Sarankan Menpora dan PSSI untuk Lepaskan Masa Lalu

KAMIS, 04 JUNI 2015 | 08:52 WIB | LAPORAN:

Ketua Special Taskforce Millennium Football Development, Rahim Sukasah mengharapkan sebaiknya Menpora Imam Nahrawi dan PSSI cooling down dulu dan duduk bersama untuk membicarakan sanksi FIFA agar cepat dicabut.

"Menurut saya ini mungkin yang harus dilakukan kedua belah pihak. Karena kalau dua-duanya sama-sama keras dan menonjolkan ego masing-masing maka sepakbola kita akan tenggelam dan terkucilkan," ujar Rahim di Jakarta.

Mantan  manajer timnas dan Ketua BTN ini menambahkan keduanya harus berpikir ke depan dan melepaskan masa lalunya.


"Sudahlah tinggalkan masa lalu sekarang baik PSSI maupun Menpora harus berpikir bagaimana sanksi FIFA cepat dicabut," ucap Rahim.

Jatuhnya sanksi FIFA lanjut Rahim yang dirugikan bangsa Indonesia. Bukan orang perorang. Dalam hal ini tidak ada yang menang. Untuk itu dia berharap dua belah pihak marilah bersatu untuk membangun sepakbola Indonesia.

"Kita orang olahraga semua masalah olahraga hanya bisa diselesaikan dengan bahasa olahraga. Buanglah trik-trik politik," pintanya lagi.

Rahim yang juga mantan manajer Pelita Jaya ini mengaku prihatin dengan kondisi persepakbolaan di Indonesia. Atas sanksi FIFA ini akan berdampak terhadap banyak orang tidak saja pemain, pelatih dan wasit saja tapi juga semua pihak.  Apalagi lanjutnya, dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi bulan Ramadhan dan kemudian Hari Raya.

"Ini yang harus dipikirkan Menpora maupun PSSI.Kalau berlarut-larut seperti sekarang ini kasihan mereka," sebut Rahim.

"Kita tidak usah saling menyalahkan. Semua harus intropeksi. Marilah berpikir untuk masa depan sepakbola kita," tambahnya.

Disinggung tentang rencana Menpora dalam hal ini tim transisi yang akan menggelar turnamen, Rahim mengatakan itu sah-sah saja. Namun perlu dipahami tidak mudah menggelar sebuah turnamen tanpa melibatkan PSSI. Karena perangkat pertandingan yang siap itu yang dimiliki oleh PSSI, ulasnya.[wid]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya