Berita

miryam haryani/net

Politik

PANSEL KPK

Hanura: Keputusan Jokowi Tantangan untuk Perempuan

JUMAT, 22 MEI 2015 | 22:07 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penunjukan sembilan srikandi" Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK oleh Presiden Joko Widodo menuai apresiasi dari politisi perempuan Partai Hanura.

Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S. Haryani, menilai kebijakan itu diambil presiden di tengah opini masyarakat yang masih mengesampingkan perempuan. Keputusan presiden ini seakan ingin menegaskan bahwa perempuan juga mampu mengisi ruang-ruang sentral di republik.

"Saya kira, di tengah masih seringnya perempuan dinomorduakan di Indonesia, menjadi bukti bahwa srikandi di Indonesia semakin maju. Bahkan atas pilihan presiden ini, hampir semua pihak menanggapi positif," ujar Miryam dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Jumat, 22/5).


Pilihan Jokowi, lanjutnya, juga membuktikan bahwa kredibilitas serta kapasitas sembilan orang Pansel Pimpinan KPK mumpuni untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan.

"Ini sebuah kepercayaan sekaligus tantangan yang secara khusus diberikan kepada kaum perempuan Indonesia untuk mencari orang-orang yang dianggap layak dan pantas untuk menduduki posisi strategis sebagai pimpinan KPK," sambung bendahara Fraksi Hanura di DPR RI ini.

Anggota Komisi V DPR ini kemudian berharap, Pansel Pimpinan KPK menghasilkan pimpinan lembaga anti korupsi yang tegas, kredibel dan berkualitas.

"Kepercayaan ini hanya perlu dibuktikan dengan hasil kerja yang baik dan menghasilkan calon pimpinan KPK yang benar-benar layak untuk menempati posisi itu," ujar Miryam. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya