Sikap tegas benar-benar diperlihatkan Kementerian Olahraga dan Pemuda (Kemenpora) terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi melalui sekretarisnya telah mengirim surat kepada sekretaris Mensekneg agar tidak memberikan fasilitas kepada PSSI sebagai otoritas tertinggi sepakbola Indonesia. Surat itu sudah beredar di kalangan wartawan dengan nomor surat 01964/SET/V/2015 yang ditandatangani oleh Sesmenpora, Alfitra Salamm.
Dalam surat tersebut, Menpora menegaskan bahwa seluruh kegiatan PSSI tidak diakui pemerintah dan Sesmensekneg diharapkan tidak memberikan fasillitas kepada PSSI terkait dengan penggunaan fasilitas di Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua Umum PSSI, Erwin Dwi Budiawan menilai Menpora, Imam Nahrawi dan lembaganya, Kemenpora semakin otoriter. Hal ini disampaikannya termasuk untuk merespon surat Kemenpora bernomor 01964/SET/V/2015, yang beredar.
Surat yang ditandatangani oleh Sesmenpora ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Itu agar Kemensetneg tidak memberikan pelayanan dan fasilitas kepada PSSI.
Permintaan disampaikan dengan berpatokan terhadap sanksi administratif berupa pembekuan, yang sebelumnya dijatuhkan Kemenpora. PSSI di bawah komando La Nyalla M. Mattalitti dianggap sudah ada walau FIFA dan AFC belum menarik pengakuannya.
"Kami akan berkoordinasi dengan internal kami terkait dengan surat ini," kata Erwin Dwi Budiawan dalam rilis.
Selain kepada Kemensetneg, Kemenpora juga meminta seluruh jajaran pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memberikan lagi pelayanan dan fasilitas kepada kepengurusan PSSI serta untuk seluruh kegiatan keolahragaannya. Ini sampai kepengurusan PSSI yang baru dibentuk Kemenpora lewat Tim Transisinya.
[wid]
