Berita

ilustrasi/net

Komisi III Yakin Pansel KPK Tidak Bisa Dititipi Calon

KAMIS, 21 MEI 2015 | 15:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Presiden Joko Widodo tak hanya menunjuk orang yang berlatar belakang hukum dalam tim panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK , tetapi juga turut menunjuk orang yang berlatar belakang bukan orang hukum. Sehingga, tim yang dihuni para perempuan ini dinilai bisa menjadi komposisi yang seimbang.

"Saya apresiasi tim ini. Ada anggota tim pansel yang berlatar belakang manajemen dan sosiolog, itu bagus. Karena ini akan memperkuat lembaga KPK," anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat dihubungi (Kamis, 21/5).

"Keuntungan dari tim yang berimbang itu mencerminkan pemerintah ke depannya akan membuat KPK berimbang antara fokus pencegahan, penindakan dan fokus kelembagaan," sambungnya.


Wasekjen DPP PPP kubu Romahurmuzy ini juga mengapresiasi langkah Jokowi yang tidak menunjuk nama-nama tim yang beredar di media. Sebab, kata dia, dari nama-nama yang beredar tersebut ada sosok yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

"Tim pansel ini juga tujuannya untuk menghindari kontroversi karena ada nama-nama yang beredar di media itu. Ada yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Nah presiden coba menghindari itu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Arsul yakin bahwa tim pansel ini tidak akan menyodorkan 'titipan' calon pimpinan KPK.

"Saya yakin tim ini lebih resisten untuk menghindari titipan," tandasnya. [ysa]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya