PKS Setuju Pengiriman TKI Informal Dihentikan

Rencana pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI informal ke Timur Tengah pada 2018 mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI. Pasalnya, penempatan ini dilakukan hanya terhadap TKI sektor formal atau Skill Labour.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin mengatakan bahwa sudah saatnya TKI yang ditempatkan di luar negeri adalah yang memiliki kemampuan dan kualifikasi internasional.

"Citra bangsa Indonesia di Timur Tengah, dikenal sebagai bangsa pembantu. Karena banyaknya WNI kita yang bekerja di sektor informal. Ini juga yang terjadi di negara-negara penempatan lainnya di luar Timur Tengah," ujar Zainuddin dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Minggu, 17/5).

Menurutnya, penghentian pengiriman TKI informal juga harus dilakukan terhadap negara-negara penempatan lain di luar Timur Tengah. TKI yang ditempatkan, lanjut dia, harus yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan lapangan kerja internasional. Contohnya penguasaan bahasa asing dan informasi teknologi (IT).

"Biar tidak merendahkan pembantu, perlu ada penekanan agar mereka diwajibkan belajar minimal sampai level SMA atau SMK dan bisa bahasa Inggris atau Arab. Sehingga tidak lagi menjadi TKI informal," jelasnya.

Zainuddin memaklumi, penghentian pengiriman TKI informal tentu akan berdampak di dalam negeri, karena jumlah WNI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga tidak sedikit. Ada sekitar 4 juta WNI yang bekerja di sektor informal, sebagian besar di Timur Tengah, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.

"Saya setuju ini dihentikan. Kirim TKI yang berkualitas dan berkemampuan. Namun di dalam negeri, pemerintah pusat dan daerah harus men-support perekonomian lokal untuk membuka lapangan pekerjaan. Jangan menjadi masalah baru pengangguran," ucapnya.

Anggota Tim Pengawas TKI dari DPR ini menegaskan, pemerintah harus merombak total sistem perekrutan, pembinaan hingga penempatan TKI. Mulai dari kebijakan dasar, pengetatan persyaratan PJTKIS, penegakan hukum, hingga pada pembinaan TKI dengan sertifikasi internasional.

Sebab selama ini, lanjut dia, masih banyak ditemukan PJTKIS nakal dan perdagangan manusia (human trafficking) yang berkedok perekrutan TKI. [ian]