Ini Saran Kang TB Agar Papua Tidak Lepas

Provinsi Papua berpotensi lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan mampu melakukan pendekatan persuasif dan pra-dialog membahas konflik yang sering terjadi di provinsi mutiara hitam itu.

Begitu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Mayjen (purn) TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Jumat, 15/5).

Kang TB, begitu ia disapa, mengatakan bahwa dalam konsep pra-dialog harus ada tahap desekuritisasi yang meliputi tiga kriteria. Pertama mengenai penempatan atau penambahan personil TNI di Papua atau Papua Barat harus dengan keputusan politik.

"Kedua, penempatan pasukan TNI yang harus terukur baik kualitas, kuantitas, durasi tugas dan target operasi. Ketiga, penempatan TNI harus sedapat mungkin dilakukan dengan pendekatan persuasif. Tetapi sebaliknya, juga satuan-satuan bersenjata dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) itu harus sesegera mungkin diorganisir berapa kekuatanya dan tidak melakukan upaya-upaya kekerasan,"ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa pada tahap dialog harus meliputi tiga tahapan, yaitu pertama identifikasi aktor dan isu dalam dialog, kedua melakukan rekonsiliasi dalam dialog untuk membangun rasa percaya diri.

"Sementara tahap ketiga adalah membangun sebuah pemahaman bahwa dialog harus berkelanjutan," papar politisi PDIP itu.

Ini semua, lanjutnya, harus dilakukan sebab kegagalan Opsus (Operasi Khusus) yang pernah dilakukan pemerintah adalah karena tidak adanya dialog-dialog yang berkelanjutan.

Papua saat ini masih menjadi provinsi yang bergejolak akibat adanya OPM. Organisasi ini bahkan masih sering melakukan penembakan yang tak jarang korbannya adalah aparat keamanan. [ian]