Menkumham Didesak Tidak Sahkan Hasil Kongres Demokrat

Kongres ke-IV Partai Demokrat yang baru saja berakhir menuai gugatan. Pasalnya, sebanyak lebih dari 90 DPC di-plt dengan cara yang tidak sah.

Atas dasar itu, fungsionaris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Mamun Murod meminta kepada Menkumham Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan hasil kongres yang tidak sah tersebut. Menurutnya, surat plt yang ditandatangani Ketua Harian Syarief Hasan tidak sah, karena sesuai AD/ART plt harus ditandatangani ketua umum.

"Maka sama artinya Kongres Surabaya banyak diikuti oleh peserta-peserta ilegal. Itu artinya, proses Kongres terutama aklamasi pemilihan ketum PartaiDemokrat sebenarnya secara hukum tidak sah. Karenanya, semestinya Pak Yasonna tidak serta merta dan tidak semestinya mengesahkan kepengurusan PD hasil Kongres Surabaya," kicaunya dalam akun Twitter @mamunmurod (Kamis, 14/5).

Ia meminta Menteri Yasonna untuk menunggu kongres ulangan. Jika Demokrat tidak mau melakukan kongres ulang maka harus dipaksa. Termasuk, Menteri Yasonna diminta untuk tidak mengesahkan kepengurusan hasil Kongres Surabaya.

"Sebab kalau PakYasonna sampai mengesahkan, maka percayalah itu hanya akan menambah pekerjaan bapak. Pihak-pihak yang dirugikan, seperti pengurus DPC yang di-plt pasti akan melawan kedhaliman dan kesewenang-wenangan ini. Mereka pasti Akan menuntut dan mendemo bapak," ujar orang dekat mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum tersebut.

"Sekali lagi Pak Yasonna, jangan sahkan kepengurusan PD hasil Kongres Surabaya, karena itu kongres ilegal," tandas pengajar FISIP UMJ itu. [ian]