Berita

Olahraga

Sulit Liga Menpora Diakui FIFA

SENIN, 11 MEI 2015 | 11:35 WIB | LAPORAN:

Pembentukan tim transisi dinilai semakin menguatkan alasan FIFA untuk secepatnya memberikan sanksi kepada Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Menpora bisa dikatakan memberikan perlawanan terhadap FIFA.

Demikian disampaikan mantan anggota Komite Etik FIFA, Dali Tahir di Jakarta, Minggu (10/5) petang.

"Bagi FIFA ini merupakan pelanggaran berat dan bentuk intervensi yang tidak bisa dimaafkan. Karena sudah melanggar statuta FIFA pasal 13 dan 17," tegasnya.


Seharusnya Menpora melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu ke FIFA dengan melibatkan PSSI. Karena, lanjut Dali, surat yang ditandatangani Sekjen FIFA, Jerome Valke sudah sangat jelas Indonesia mendapatkan peringatan tertulis dan ancaman sanksi.

"Ini malah Menpora membuat tim transisi yang menurut saya kurang efektif dalam kondisi saat ini," jelasnya.

Apalagi, pembentukan tim transisi terkesan kurang matang terbukti dengan adanya beberapa anggota yang menolak masuk tim transisi. Itu berarti selama ini Menpora tidak melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan para figur tadi.

FIFA, sebut Dali, cepat atau lambat pasti akan memberikan sanksi kepada Indonesia. Menurut mantan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri PSSI ini, Menpora dan PSSI sebaiknya duduk satu meja dan secepatnya menyelesaikan konflik yang terjadi terutama sebelum tanggal 29 Mei ini.

"Sanksi bisa dihindarkan kalau Menpora dan PSSI bisa berdamai. Tentunya dengan catatan Menpora mencabut pembekuan PSSI," tegasnya.

Bagaimana bila Menpora Nahrawi tetap nekat dengan sikapnya sekarang ini?


"Kalau seperti itu berarti tinggal menunggu waktu saja," jelasnya.

Menurut Dali, tidak mudah seandainya Menpora melalui tim transisinya akan mengambil alih kompetisi. Bahkan sekalipun membentuk kepengurusan PSSI baru itupun tidak segampang yang dibayangkan.

"Belum tentu FIFA akan mengakuinya. Kalaupun menjadi anggota perlu waktu cukup lama," pungkasnya.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya