Berita

Politik

Segera Akhiri Indonesia Republik Bohongan!

MINGGU, 10 MEI 2015 | 17:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Usia pemerintahan Jokowi-JK sudah masuk bulan ketujuh. Ibarat orang mau melahirkan usia ini sudah matang. Namun sayang, pemerintahan masih banyak kejanggalan, seperti partai-partai pendukung pemerintahan bertindak seperti oposisi, sedangkan parpol yang menjadi oposisi malah menjadi pendukung.

"Banyak hal yang tidak sesuai, bahkan terkesan lucu. Perbedaan presiden dan wakil presiden dipermukaan sangat nampak kentara. Misalnya soal reshufle kabinet, keduanya terlibat dalam perbedaan yang mencolok. Soal Novel Baswedan juga.
Lalu, bangsa ini akan dibawa kemana jika tidak adanya kesamaan visi antara pemimpin," ujar Bambang Soesatyo di Cafe Komando saat peluncuran bukunya yang berjudul Republik Komedi 1/2 Presiden, (Minggu, 10/5).

Politisi Golkar itu menambahkan, kelucuan-kelucuan dalam mengelola negara semakin terlihat dari munculnya keppres bodong yang entah siapa yang salah, di Sekneg, Seskab atau bahkan pucuk pimpinannya.

Politisi Golkar itu menambahkan, kelucuan-kelucuan dalam mengelola negara semakin terlihat dari munculnya keppres bodong yang entah siapa yang salah, di Sekneg, Seskab atau bahkan pucuk pimpinannya.

"Republik-republikan ini harus segera diakhiri. Mumpung perjalanan pemerintahan masih panjang ke depan," cetusnya anggota Komisi III DPR RI itu.

Bamsoet, begitu ia disapa, juga menambahkan banyak keluhan yang makin menyeruak ke permukaan, utamanya dari dunia usaha. Sumber ketidakpastian tersebut, menurutnya, berasal dari kabinet kerja yang kerjanya hanya bikin heboh saja, perilakunya tidak bisa jadi panutan.

"Ini bukan kabinet kerja, tetapi kabinet heboh. Sejak awal pemerintahan muncul kehebohan dari perilaku menteri wanita yang merokok di depan umum. Lalu ada menteri yang bikin heboh dengan melompat pagar. Menteri yang mengeluarkan keputusan tentang PPP dan Golkar seenaknya saja," katanya.

"Ada menteri yang melarang rapat di hotel. Menteri melarang menjual bir. Tujuan dari kebijakanya sebetulnya baik, tetapi yang diburu pencitraan saja, sehingga terkesan tidak substansial," lanjutnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya