Berita

Politik

Segera Akhiri Indonesia Republik Bohongan!

MINGGU, 10 MEI 2015 | 17:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Usia pemerintahan Jokowi-JK sudah masuk bulan ketujuh. Ibarat orang mau melahirkan usia ini sudah matang. Namun sayang, pemerintahan masih banyak kejanggalan, seperti partai-partai pendukung pemerintahan bertindak seperti oposisi, sedangkan parpol yang menjadi oposisi malah menjadi pendukung.

"Banyak hal yang tidak sesuai, bahkan terkesan lucu. Perbedaan presiden dan wakil presiden dipermukaan sangat nampak kentara. Misalnya soal reshufle kabinet, keduanya terlibat dalam perbedaan yang mencolok. Soal Novel Baswedan juga.
Lalu, bangsa ini akan dibawa kemana jika tidak adanya kesamaan visi antara pemimpin," ujar Bambang Soesatyo di Cafe Komando saat peluncuran bukunya yang berjudul Republik Komedi 1/2 Presiden, (Minggu, 10/5).

Politisi Golkar itu menambahkan, kelucuan-kelucuan dalam mengelola negara semakin terlihat dari munculnya keppres bodong yang entah siapa yang salah, di Sekneg, Seskab atau bahkan pucuk pimpinannya.

Politisi Golkar itu menambahkan, kelucuan-kelucuan dalam mengelola negara semakin terlihat dari munculnya keppres bodong yang entah siapa yang salah, di Sekneg, Seskab atau bahkan pucuk pimpinannya.

"Republik-republikan ini harus segera diakhiri. Mumpung perjalanan pemerintahan masih panjang ke depan," cetusnya anggota Komisi III DPR RI itu.

Bamsoet, begitu ia disapa, juga menambahkan banyak keluhan yang makin menyeruak ke permukaan, utamanya dari dunia usaha. Sumber ketidakpastian tersebut, menurutnya, berasal dari kabinet kerja yang kerjanya hanya bikin heboh saja, perilakunya tidak bisa jadi panutan.

"Ini bukan kabinet kerja, tetapi kabinet heboh. Sejak awal pemerintahan muncul kehebohan dari perilaku menteri wanita yang merokok di depan umum. Lalu ada menteri yang bikin heboh dengan melompat pagar. Menteri yang mengeluarkan keputusan tentang PPP dan Golkar seenaknya saja," katanya.

"Ada menteri yang melarang rapat di hotel. Menteri melarang menjual bir. Tujuan dari kebijakanya sebetulnya baik, tetapi yang diburu pencitraan saja, sehingga terkesan tidak substansial," lanjutnya.[dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya