PDIP Setor Struktur Kepengurusan Baru

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto bersama Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyam­bangi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sekira pu­kul 13.45 WIB. Tujuan ke­dunya untuk menyerahkan susunan Kepengurusan DPP PDIP periode 2015-2020, dan beberapa keputusan hasil Kongres IV PDIP di Bali ke­pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Kami dari DPP PDIP hasil Kongres IV sesuai perintah Ibu Mega dan ketentuan Undang Undang Partai Politik, kami datang menghadap Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pendaftaran dari hasil keputusan kongres di Bali," ujar Hasto di Kantor Kemenkumham, Jakarta, ke­marin.

Hasto menjelaskan, laporan yang diberikan merupakan ke­wajiban konstitusional yang harus dipenuhi. "Parpol ada­lah badan hukum, tentunya kami memiliki tanggung jawab itu untuk melaksana­kan undang-undang sebaik-baiknya," kata Hasto.

Sebelum masuk Kantor Kemenkumham, Hasto menu­turkan, dirinya bersama Ahmad Basarah akan langsung diterima Menkumham Yasonna Laoly. "Nanti Bapak Menteri Yasonna yang langsung menerima ki­ta, sekaligus bersilaturahmi," ujarnya sambil bergegas masuk gedung.

Usai menerima kedua kad­er partai berlambang banteng itu, Menteri Yasonna men­jelaskan, telah menerima hasil putusan Kongres IV PDIP di Bali yang dilangsungkan pada 8-12 April 2015. "Hasilnya semua tahu, Ketua Umum Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, Sekjen Hasto Kristianto, orang muda energik dan cer­das," kata Yasonna.

Menteri yang juga politikus PDIP itu mengaku tidak ingin sekadar mengesahkan lantaran juga berasal dari partai yang sama. "Bukan karena mentang-mentang PDIP, saya dibilang baru dua hari sudah dikasih keputusanya. Tapi dengan dokumen ini, saya kira bisa cepat selesai, akta notaris ada, risalah ada, semua lengkap ya," katanya.

Lebih lanjut, Yasonna men­jelaskan, sesuai UU Parpol pihaknya yang berkewa­jiban mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait kepen­gurusan PDIP, sudah meny­iapkan dan langsung meny­erahkanya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

"Mudah-mudahan, dalam waktu nggak terlalu lama kita dapat menyelesaikan pu­tusan Menkumham, mengenai hal ini. Tapi ngga mungkin minggu ini, mudah-mudahan minggu depan, karena staf harus memeriksa mana tahu ada yang kurang, salah ketik namanya."

Hasto menjelaskan, sejatinya struktur pengurus DPP tak banyak perubahan. Begitu juga AD/ART, tak mengalami perubahan. "Itu sangat jelas garis politik PDI Perjuangan sebagai partai ideologi berdasarkan pancasi­la dengan spirit kelahirannya Pancasila 1 Juni 1945," tandas Hasto. ***