Keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan Persatuan Seluruh Seluruh Indonesia (PSSI) bukan tanpa pertimbangan yang matang. Ada syarat yang tidak dipenuhi PSSI sehingga Kemenpora mengambil langkah ekstrim itu.
"Mosok ini sarpinisasi, bukan. Ada kronologi, sebab akibat kenapa terjadi SP1, SP2, SP3. Kami sangat transparan selama ini," tegas Jurubicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto saat berbicara dalam talkshow akhir pekan di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4).
Bahkan menurut dia, boleh dikatakan Tim 9 bentukan Kemenpora yang paling terbuka selama ini. Terbukti, setiap kali rapat, media selalu diundang. Gatot pun memaparkan, sudah ada beberapa rekomendasi yang ditelurkan oleh Tim 9. Seperti belum lama ini ada MoU antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Menpora, termasuk dengan polisi tapi belum terlaksana. Kemudian ada juga rencana pengadaan one single service.
"Juga sampai BOPI melakukan sesuatu, artinya untuk penetapan verifikasi itu juga dari Tim 9," imbuhnya.
Namun ia menekankan, tidak ada rekomendasi pembekuan dari Tim 9. Menurut Gatot, andaikata Djohar Arifin selaku ketum PSSI memberi respon pada saat SP1 dikeluarkan. Tapi nyatanya tidak dijawab dengan baik. Dalam SP1, Kemenpora meminta penjelasan PSSI yang membiarkan dua klub yang tidak memperoleh rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) ikut kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 pada 4 dan 5 April lalu. Karena tak kunjung mendapat jawaban, Kemenpora pun mengeluarkan SP2 hingga SP3.
"Sebetulnya di UU hanya diatur SP1. Seharusnya begitu SP1 tidak menjawab, secara
legimated kami bisa langsung eksekusi, tapi pemerintah itu
kan ada fungsi pembinaan, pembinaan inilah yang kami lakukan. Kami berprasangka positif untuk berharap pengurus PSSI melakukan respon," ulasnya.
[wid]
