Reshuffle, Jokowi Tidak Boleh Abaikan Masukan Wapres dan KIH

Sepekan terakhir persoalan reshuffle kabinet menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak orang, khususnya terkait kondisi terkini politik dan pemerintahan Jokowi-JK.

Sebagai partai pengusung, Hanura melihat persoalan reshuffle ini tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya. perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden,

Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani menilai, andai presiden melihat bahwa reshuffle adalah sebuah keharusan, maka Hanura berharap kebijakan tersebut diambil bukan semata-mata karena hasil survei ataupun desakan kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan suatu momentum.

"Harus melalui pertimbangan yang matang dan hasil penilaian presiden terhadap kinerja para menterinya, dengan tidak mengabaikan masukan dari seluruh stakeholder terlebih dari Wapres selaku pembantu utama dan KIH sebagai gabungan partai pengusung," tutur anggota Komisi V DPR RI itu.

Miryam meminta Jokowi berhati-hati terhadap isu reshuffle tersebut. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya calon 'penumpang baru' dengan menggelontorkan isu tersebut.

Lebih lanjut, dia mengibaratkan Jokowi-JK adalah nahkoda sebuah kapal yang sedang berlayar dan memiliki beberapa awak kapal. Para awak kapal ini harus beradaptasi dengan nahkoda dan kapalnya. Ini agar bisa sama-sama menjalankan kapal tersebut dengan baik.

"Jangan sampai karena ingin mengangkut penumpang baru lalu penumpang lama ditinggal di pelabuhan tempat kapal bersinggah. Jangan tergoda oleh (calon) awak kapal yang baru yang menjanjikan kemampuan tapi belum jelas seperti apa kemampuannya," tandas Miryam.[wid]