Anggota Komite Eksekutif (EXCO) PSSI, Djamal Aziz, berharap Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum PSSI terpilih, La Nyalla Mahmud Matalitti dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk duduk bersama membahas konflik yang terjadi dalam sepakbola Indonesia.
"Itu penting supaya konflik yang terjadi di antara dua elemen tersebut bisa selesai dan Saya berharap Presiden memanggil La Nyalla dan Menpora untuk duduk bersama menyelesaikan masalah demi kemajuan sepakbola Indonesia," kata mantan anggota Komisi X DPR ini kepada wartawan.
Kemenpora sebagai pemegang otoritas olahraga tertinggi di Indonesia sebelumnya mengeluarkan surat yang berisi pembekuan kepada induk organisasi sepakbola Indonesia itu dengan memberi tembusan kepada Presiden supaya orang nomor satu Indonesia mengetahui kondisi persepakbolaan terkini.
Djamal justru senang jika nantinya Presiden Jokowi melihat surat tembusan itu dan nantinya, dengan pertemuan itu diharapkan konflik bisa selesai dan ujung-ujungnya prestasi sepakbola Indonesia bisa terkerek.
Sebelumnya, Kemenpora mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali. Sayangnya, ketiga Surat Peringatan (SP) tersebut tidak diindahkan PSSI. Hingga Kemenpora pun membekukan PSSI, di tengah-tengah Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 2015 di Surabaya.
Djamal berharap kedua belah pihak bisa bersinergi dalam waktu dekat. Menpora dan PSSI sanggup membawa persepakbolaan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebab sepak bola merupakan hiburan rakyat yang murah dan lebih membumi di Indoensia.
Tentang rencana Kemenpora akan ambil alih kompetisi, Djamal justru heran dan mempertanyakan darimana dana yang akan digunakan. Seperti yang ditulis dalam surat keputusan, Kemenpora menyatakan akan membiarkan kompetisi tetap berjalan.
Kompetisi yang dimaksud mulai dari ISL, Divisi Utama, Divisi I, II, II berjalan. Namun, penyelenggaraannya disupervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan klub setempat.
"Padahal Divisi I, II, dan III sudah tidak ada. Kalau orang kagetan ya seperti ini," kata Djamal Aziz.
Djamal mempertanyakan dari sisi pembiayaan. Ia merasa Kemenpora harus membutuhkan biaya yang tidak kecil untuk keinginan tersebut.
"Kalau mau mengambil alih atau diputar, berarti ada slot APBN untuk memutar kompetisi. Saya bekas anggota Komisi X DPR RI, saya tahu anggaran pemerintah untuk olahraga, pemuda, dan belanja pegawai. Apakah nanti hanya mengurus kompetisi? Berarti pemerintah juga bertanggung jawab seluruh timnas, untuk pemusatan latihan dan lain-lain."
"Terus, duitnya dari mana. APBN dari mana? Dirancang Bapenas dari mana. Anggaran tidak datang tiba-tiba, harus diprogres lewat Bapenas, departemen keuangan. Tidak tiba-tiba, termasuk prestasi," tambahnya.
Sementara itu Kemenpora dalam surat keputusannya menyebut bahwa biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015.
[wid]
