Berita

siti zaenab/net

Politik

Kasus Siti Zaenab Bukti Janji Jokowi Masih Sebatas Retoris

RABU, 15 APRIL 2015 | 10:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Duka mendalam atas eksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Siti Zaenab binti Duhri Rupa pada hari ini pukul 10.00 WIB, disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati.

Ia menilai langkah protes keras pemerintah RI terhadap pemerintah Arab Saudi sudah sepantasnya dilakukan. Namun sayang, sikap pemerintah yang terkesan gagap ini menunjukkan manajemen krisis pemerintah belum berjalan dengan baik.

"Pemerintahan Jokowi dalam penanganan TKI masih di tataran retoris belum menyentuh pokok persoalan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Rabu, 15/4).


Eksekusi mati TKI, lanjutnya, juga menguji janji Presiden Jokowi saat Pemilu 2014 lalu untuk membuka lapangan kerja sebanyak 10 juta selama lima tahun ke depan.

"Persoalan ini pula saya tanyakan ke Menaker M Hanif Dhakiri awal pekan ini saat Rapat Kerja di Komisi IX. Sayang, Menaker Hanif tidak bisa menyampaikan peta jalan pencapaian pekerjaan bagi 10 juta pekerja tersebut," sambung anggota fraksi PPP itu.

Bila merujuk pada janji Jokowi, maka secara kuantitatif setiap tahun pemerintah paling sedikit bisa mencetak 2 juta lapangan tenaga kerja. Atau selama enam bulan pemerintahan ini telah mencetak 1 juta lapangan tenaga kerja.

"Janji pemerintahan Jokowi membuat 10 juta lapangan tenaga kerja sungguh paradoksal dengan rencana pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, juga pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maupun membanjirnya tenaga-tenaga asing tanpa pengawasan yang ketat," sambung Okky.

Dijelaskan Okky, kondisi ini semakin membuat peluang tenaga kerja nasional untuk memperoleh pekerjaan semakin sulit. Padahal, jika pemerintah Jokowi benar-benar merealisasikan janji  mencetak 10 juta lapangan tenaga kerja, maka kasus TKI di Luar Negeri tentu secara simetris dapat ditekan.

"Kasus yang menimpa Siti Zainab dipastikan akan diminimalisir untuk jangka panjang," tandasnya.[wid]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya