Mantan Ketua Umum PSSI dan Ketua Normalisasi, Agum Gumelar juga mengisyaratkan mendukung Joko Driyono menjadi PSSI 1. Menurut Agum, jabatan ketua umum PSSI itu adalah pengabdian dan pengorbanan.
"Di sini tempat mengabdi, mengorbankan pikiran, tenaga, uang, bahkan perasaan. Artinya ketua umum PSSI yang baru harus mempunyai dedikasi tinggi untuk membawa sepakbola Indonesia maju berprestasi," ungkapnya.
Kriteria kedua, menurut dia, ketua umum PSSI harus bisa menyesuaikan dengan tantangan kekinian.
"Sepakbola baik dunia atau pun tingkat nasional kita, sudah jadi industri dan mempunyai nilai jual sangat tinggi. Artinya diperlukan orang yang berwawasan manajer," imbuh Agum.
Kriteria ketiga, lanjut Agum, figur tersebut harus jadi mitra pemerintah. Menurutnya, pemerintah mitranya dalam pembinaan sepakbola di Indonesia adalah PSSI.
"Artinya, mitra itu bukan atasan bawahan. Jadi tidak hubungan yang kemitraan suatu kondisi saling mengancam. Itulah yang membuat saya sangat prihatin dengan adanya konflik Menpora dan PSSI," jelasnya.
Ditegaskan, PSSI bukanlah bawahan Menpora. Ke depan ketum PSSI haruslah seorang yang mampu menciptakan kemitraan yang baik dengan pemerintah. Syarat keempat, figur ketua umum yang bisa mempersatukan seluruh komponen sepakbola Indonesia.
"Persatukan semuanya. Inilah yang harus kita cari. Saya persilakan kepada anda kepada pemilih suara untuk memilih yang demikian di Kongres," pintanya.
Pernyataan Agum ini diamini dua pembicara lainnya dalam Diskusi Interaktif Jelang Kongres PSSI 2015 di Gedung Serbaguna, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin (Selasa, 14/4), yaitu Ketua Asosiasi Pelatih Sepakbola Indonesia GH Sutejo dan mantan pemain nasional Bambang Nurdiansyah.
"Kongres ini merupakan kongres yang bermartabat dengan berlandaskan hati nurani, untuk itu jika ada yang berani melakukan politik uang terhadap kami dengan niat membeli suara dari Asosiasi Pelatih Sepakbola Indonesia, akan kami buka dan kami laporkan praktek suap itu ke media dan akan saya laporkan ke pak Agum Gumelar sebagai bentuk penolakkan atas
money politic," ungkap Tedjo.
[wid]
