Berita

Kata Ara, Biar Mega dan Jokowi yang Bicara Soal Posisi Puan

SELASA, 14 APRIL 2015 | 15:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Mantan Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, enggan mengomentari masuknya nama Puan Maharani dalam susunan pengurus DPP PDIP Perjuangan. Padahal saat ini putri Megawati Soekarnoputri itu menjabat Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Itu biar Bu Mega dan Pak Jokowi yang bicara. Tidak dalam kapasitas saya. Mega sebagai Ketum dan Jokowi sebagai Presiden Indonesia," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Selasa, 14/4).

Sementara mengenai namanya yang tidak diberikan jabatan, Ara, begitu ia disapa menyatakan tetap setia pada PDIP meski tanpa jabatan partai sekalipun. Lebih lanjut ia menilai bahwa Keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri merupakan sebuah cara untuk menguji loyalitasnya kepada partai.


"Unsur loyalitas diuji dalam situasi apapun. Jangan loyal ketika dapat jabatan. Tidak dapat jabatan apapun kita harus loyal. Jangan loyal saat dapat jabatan," tandasnya.

Sementara itu, Puan sempat mengklaim bahwa statusnya sebagai salah satu pengurus DPP PDIP nonaktif sudah dipahami oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Persetujuan itu, lanjutnya, didapat setelah ia mampu meyakinkan orang nomor satu dan dua tersebut, bahwa posisi nonaktif tidak akan mengganggu kinerjanya di eksekutif.

"Sudah, kami sudah berkomunikasi, dan setelah dilantik kan dinonaktifkan langsung oleh Ketum. Lantik langsung nonaktif, jadi enggak rangkap jabatan," kata dia di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (Senin, 13/4). [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya