Konflik yang terjadi di tubuh PPP dan Golkar disinyalir ditunggani pihak-pihak tertentu. Siapa mereka dan apa tujuannya?
Menurut politisi Golkar Bambang Soesatyo, praktik politik pecah belah partai ala Belanda yang saat ini terjadi karena ada pihak yang ingin menaikan 'bargaining posisition' atau posisi tawar terhadap Presiden Jokowi.
Kendati telah mendapatkan beberapa kursi menteri dalam kabinet dan direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan BUMN serta konsesi bisnis triliunan, mereka belum merasa puas dan ingin menguasai presiden.
"Mengapa mereka sulit menundukkan presiden? Karena suara mereka di parlemen tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP). Apalagi setelah hubungan presiden dengan KMP belakangan mulai lengket, terutama saat pembahasan APBN-P 2015," ujar Bamsoet dalam pesan yang dipancarluaskannya, Minggu (12/4).
KIH, katanya, ketika itu berusaha mengulur-ulur waktu namun mereka akhirnya tidak berdaya karena KMP di parlemen kompak membantu pemerintah dan presiden untuk mengutamakan kepentingan rakyat dengan mengesahkan APBN-P 2015 tepat waktu.
Karena PPP lebih dulu ber-muktamar maka partai tua berlambang Ka'bah inilah yang lebih dahulu disikat dengan menciptakan kepengurusan ganda. Selanjutkan sasaran berikutnya adalah Golkar. Mereka berhasil dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan UU kepada Menkumham sebagai petugas partai utk memecah belah partai Golkar.
"Jadi sangat sederhana untuk dapat mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi dari praktik 'politik belah partai' saat ini. Yakni, kerakusan atas keinginan menguasai 'kekuasaan istana' seluruhnya, termasuk juga menguasai presiden dengan memaksanya tetap menjadi petugas partai. Bukan merelakannya menjadi petugas rakyat yang melayani rakyat dari Sabang sampai Marauke," tukas Bamsoet.
[dem]
