Berita

bamsoet/net

Politik

Kubu Ical Apresiasi Kinerja Polri Tangani Kisruh Golkar

SABTU, 11 APRIL 2015 | 20:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tim Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (7/4) telah melakukan penyitaan surat mandat asli yang diduga palsu yang tersimpan di Dirjen AHU Kemenkumham RI.  Atas dasar itu, DPP Partai Golkar Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) mengapresiasi tinggi kepada kinerja pelaksana tugas (plt) Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, karena telah bekerja keras memroses laporan tentang pemalsuan surat mandat penyelenggaraan Munas Ancol.   

"Seperti diketahui, ARB dkk telah memasukan laporan kasus pemalsuan surat mandat DPD 1-II ke Bareskrim Mabes Polri. Mandat palsu itulah yang kemudian dijadikan landasan untuk menyelenggarakan Munas Partai Golkar oleh Agung Laksono dkk di Ancol, Jakarta. Sementara penanganan kasus ini oleh Bareskrim Mabes Polri sudah memunculkan calon tersangka," ujar politisi Golkar kubu Ical Bambang Soesatyo kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Sabtu, 11/4).

Di tengah kerumitan dinamika politik saat ini, lanjutnya, seluruh jajaran Polri telah menunjukkan keberanian dan independensi mereka. Ini mengingat pemerintah menjadi bamper bagi kubu Munas Ancol telah.


"Siapapun tahu, kubu Munas Ancol yang abal-abal itu dibackingi kekuasaan atau pemerintah," ujarnya.  

Dijelaskan Bamsoet, begitu ia disapa, kasus pemalsuan surat mandat dari DPD I dan II Partai Golkar menjadi bukti kelemahan dasar hukum Munas Ancol. Kasus ini menunjukkan bahwa Munas Ancol tidak punya legitimasi, karena penyelenggaraannya berdasarkan 43 surat mandat yang tanda tangannya diduga palsu semua.

"Sementara Munas Bali didukung 34 unsur DPD Provinsi dan 512 unsur DPD Kabupaten/Kota, sedangkan Munas Ancol hanya dihadiri 16 unsur DPD Provinsi dan 260 unsur DPD Kabupaten/Kota," tandas sekretaris Fraksi Golkar itu. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya