Berita

imm/net

Politik

IMM Ajak Mahasiswa Turun ke Jalan Tagih Janji Jokowi

SABTU, 11 APRIL 2015 | 19:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Pemerintahan Jokowi-JK memang merupakan pemerintahan yang merakyat. Namun merakyat di sini dalam konotasi menyengsarakan rakyat.

Begitu kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Taufan Putra Revolusi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Sabtu, 11/4). Untuk itu ia menyerukan kepada para mahasiswa untuk kembali turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat.

"Mahasiswa harus kembali ke jalan. Tuntut presiden memperhatikan wong cilik yang makin terhimpit akibat semua harga naik, rupiah melemah, dan subsidi dicabut. Kami (IMM) menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia darimana pun latar belakangnya, untuk sama-sama berjuang. Tidak ada pilihan lain selain turun ke jalan, dan meminta pertangungjawaban presiden," tegasnya.


Pemerintah, masih lanjut Taufan, harus bertanggung jawab atas beberapa kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Seperti menyerahkan harga BBM pada pasar, kemerosotan nilai tukar rupiah yang tak kunjung tertanggulangi.

"Termasuk kebijakan memperpanjang izin ekspor PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport. Serta mengecam keteledoran Jokowi yang kecolongan menandatangani Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang tunjangan DP mobil pejabat," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, DPP IMM akan menggelar mimbar bebas di depan Gedung Dakwah Muhammadiyah pada Senin (14/4). Acara ini akan dihadiri pimpinan daerah dan cabang IMM terdekat serta beberapa perwakilan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sementara pada hari Jumat (17/4) akan digelar Salat Jumat Perlawanan di depan Istana Merdeka Jakarta.

"Semua itu untuk menagih Janji Jokowi melaksanakan agenda Trisakti yang nyata berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bukan hanya korporat. Dan jika tak diindahkan, maka IMM akan mengepung istana dan menuntut Jokowi-JK mundur," tandasnya. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya