. Pidato Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Keempat PDIP di Denpasar, Bali menuai kritik. Pernyataan Megawati yang menyebut pemimpin tidak melenceng dari tugas sebagai kepala negara, tetap berpegang pada konstitusi, dan tidak melupakan sejarah salah satunya.
Bagi Peneliti LIPI, Prof Ikrar Nusa Bhakti, pidato itu adalah bentuk kemarahan yang seharusnya tak pantas dilontarkan. Apalagi, dari mulut seorang Ketua Umum partai penguasa.
Harusnya, lanjut dia, pidato yang lebih tepat disebut kritikan terhadap pemerintahan itu diutarakan dengan cara yang lebih elegan. Jangan mentang-mentang Presiden Jokowi adalah kader PDIP, Megawati bisa seenaknya.
"Kritik itu penting, tapi ada tata caranya. Jangan menghinakan Presiden dan Wakil Presiden," tegasnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (11/4).
Adapun pidato Megawati yakni saat dia mengatakan, berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, dengan mobilisasi sumber daya.
"Semuanya wajar ketika diabdikan untuk pemimpin terbaik bangsa. Namun, praktik yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan yang menjadi 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa," kata Mega.
"Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan saudara-saudara," tambahnya.
[sam]
