Berita

m taufik/net

Waka DPRD: Persoalannya Bukan Saham, Tapi Omongan Ahok Soal Bir

SABTU, 11 APRIL 2015 | 05:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengatakan bahwa bir atau minuman beralkohol memiliki manfaat dan tidak berbahaya dikritik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik.

Kata Taufik, dalam perspektif agama, bir atau apapun yang memiliki kandungan alkohol adalah haram walau setetes bila diminum.

"Jangankan bir, alkohol itu nggak bisa diubah haram menurut agama Islam. Nggak bisa diubah-ubah itu. Haram ya tetap haram, bukan soal manfaat, itu kan ngeles agama nggak bisa ditukar dengan apapun," kata Taufik, di Jakarta, Jumat (10/4).


Dirinya pun mengomentari terkait penyataan Ahok yang seolah-olah merasa disalahkan lantaran Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta Djakarta yang sudah berdiri sejak tahun 1970 pada era Gubernur Ali Sadikin.

Menurut Taufik, yang dipermasalahkan sebagian orang mungkin bukan sahamnya. Melainkan pernyataan Ahok yang terkesan menghalalkan alkohol yang sudah jelas-jelas dilarang agama.

"Bukan mempersoalkan sahamnya, yang dipersoalkan bukan masalah sahamnya. Haramnya bir itu yang nggak bisa dituker. Kalau hukum agama nggak ada toleransi," ujarnya.

Ditegaskan, DPRD DKI Jakarta akan kembali mengkaji kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Apakah dengan adanya saham di perusahaan tersebut berpengaruh dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau tidak.

"Saya belum kaji itu, mungkin kita (DPRD) dan PT Delta akan dikaji. Signifikan tidak untuk PAD. Untuk apa juga kalau gak bermanfaat untuk PAD," ucap Taufik seperti diberitakan RMOLJakarta.

PT Delta Djakarta sudah berdiri sejak tahun 1970 pada era Gubernur Ali Sadikin. Perusahaan daerah itu pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional di Jakarta. Di antaranya adalah Anker Bir, Carlsberg, San Miguel dan Stout. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya