Salah satu calon ketua umum PSSI, Bernhard Limbong mengancam akan membatalkan pencalonannya dalam persaingan memperebutkan kursi PSSI 1 pada Kongres PSSI di Surabaya, 18-19 April mendatang.
Ancaman itu betul-betul akan dibuktikannya bila Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi tidak memberikan sanksi terhadap PSSI dan dua klub yang melanggar aturan yang sebelumnya tidak direkomendasi oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Dua klub, yakni Arema Cronus Indonesia dan Persebaya diketahui tidak mengindahkan rekomendasi BOPI.
"Jika Kemenpora tidak mengeksekusi terhadap dua klub yang melanggar itu, maka saya akan mencabut dari pencalonan ketua umum PSSI," ujar Bernhard Limbong, Kamis (9/4). Bernhard berpendapat, jika menteri saja sudah tidak dipatuhi, maka bagaimana nanti.
"Jika menpora tidak memberikan hukuman yang tegas, maka percuma saya jadi calon ketua umum. Tidak bakal dianggap," ujarnya.
Kemarin BOPI, dalam hal ini representasi Menpora, tidak memberikan rekomendasi kepada Arema dan Persebaya. Tapi keputusan itu dilanggar oleh PSSI.
"Jelas itu pelanggaran sehingga Menpora harus memberikan hukuman setimpal. Jika Menpora tidak melakukan tindakan tegas sesuai Undang Undang, saya berpikir untuk menarik diri dari pencalonan ketua umum PSSI," tambahnya.
Limbong mengaku tidak memiliki pretensi apa-apa dengan menyuarakan tuntutan kepada Menpora ini. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan PSSI itu sama dengan melawan pemerintah.
"Bisa dikatakan sebagai pembangkangan dan pelanggaran hukum. Kalau tidak ada sanksi dari perbuatan melanggar hukum berarti negara ini bukan negara hukum. Kalau negara mau baik, hukum harus ditegakkan. Bayangin saja, pemerintah saja tidak dianggap oleh sekelompok orang, bagaimana Kongres PSSI mau jalan fair play. Tentu saya ragu itu. Sepakbola itu permainan masyarakat luas, jadi harus diatur dengan baik," tegas Limbong.
Terkait alasan PSSI yang ngotot dengan berpegang pada FIFA, Limbong menilai hal itu sangat tidak masuk akal. Menurutnya, pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk mengurus semua hal di dalam negeri.
"FIFA tidak bisa seenaknya. Idealnya FIFA setuju sesuai domainnya, dan pemerintah juga setuju. Coba tunjukkan ke saya, artikel berapa dalam statuta FIFA yang mengatakan pemerintah tidak boleh campur tangan urusan sepakbola kita. Jadi tolong Menpora sebagai otoritas negeri, menjalankan Undang-Undang. Saya akan menunggu keputusan Menpora itu. Bila tidak, saya pasti mundur," terang Limbong.
[wid]
