Berita

Olahraga

Komisi X DPR Minta BOPI Kasih Toleransi 6 Klub Berkategori D

JUMAT, 27 MARET 2015 | 19:58 WIB | LAPORAN:

Kalangan anggota Komisi X DPR yang membidangi olahraga mengharapkan Indonesia Super League (ISL) 2015 tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.
 
"Kita tahu pertandingan sepak bola Liga LSI sangat ditunggu masyarakat Indonesia. Pertandingan sepakbola sebagai arena hiburan warga dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat dengan adanya kenaikkan berbagai bahan pokok, misalnya beras saat ini," jelas legislator asal Fraksi Demokrat, Jefri Riwu Kore di Jakarta.

Di satu sisi, ajang ini juga dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk mengais rezeki. Selain itu pemain dan klub dapat kepastian untuk sponsor yang akan membantu mereka.


"Kan sudah jelas Ketua Komisi sudah menyaksikan dan meminta untuk mencari titik temu antara BOPI dengan PT. Liga  agar kick off ISL 2015. Tentunya agar pertandingan pada tanggal 4 April lengkap diikuti 18 klub," jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya pun menyatakan siap memfasilitasi antara pihak BOPI dengan PT. Liga.

"Prinsipnya kami DPR, khususnya Komisi X hanya membantu untuk mencari titik temu antara BOPI dengan PT Liga agar kick off ISL 2015," kata Teuku.

Diharapkannya pertandingan ISL pada 4 April nanti lengkap diikuti oleh 18 klub sehingga masyarakat tidak kecewa. "Jangan sampai masyarakat kecewa karena menunggu jadwal kepastian".
 
Menurut mantan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini, Komis X DPR menghargai kewenangan PSSI, BOPI dan PT Liga. Karena itu pula ia meminta agar enam klub yang berkategori D segera memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BOPI.

"Tentunya kami harapkan juga agar BOPI untuk memberikan toleransi waktu terhadap enam klub yang berkategori D untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam tempo selama setengah musim kompetisi," pinta Riefky.

Apalagi enam klub tersebut bersedia diberi sanksi jika bila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta BOPI, imbuhnya.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya