Berita

Olahraga

La Nyalla Diminta Mundur dari Pencalonan Ketum PSSI

KAMIS, 26 MARET 2015 | 22:16 WIB | LAPORAN:

. Wakil Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti dituding sebagai pihak yang membuat konflik sepakbola di Tanah Air. Salah satu contohnya adalah dualisme klub Persebaya Surabaya.

Saat ini, konflik di klub Bajul Ijo juga belum reda. Bahkan ada dua pengelola, masing-masing oleh PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB) dan PT Persebaya Indonesia. Keduanya masih bersengketa di pengadilan.

Masalah itu pun dilaporkan oleh perkumpulan suporter Persebaya (Bonek) kepada Menteri Olahraga dan Pemuda, Imam Nachrowi.


Koordinator Bonek Andi Peci mengatakan, La Nyalla Mattalitti (LNM) ikut terlibat dalam perpecahan sepak bola di Tanah Air, seperti yang dialami Persebaya.

"Pasti LNM terlibat, apalagi anak dia juga bekerja di PT MMIB. Padahal, MMIB itu bukan pengelola Persebaya yang asli karena yang mengelola klub sebenarnya PT Persebaya," kata Andi Peci usai bertemu Menpora di kantor Kemenpora, Jakarta, (Kamis, 26/3).

Melihat rekam jejak di dunia bola yang kurang sportif, La Nyalla diminta mundur dari pencalonan ketua umum PSSI periode 2015-2019. Selama menjabat wakil ketua umum PSSI, La Nyalla dinilai kurang memberi kontribusi positif bagi persepakbolaan Indonesia.

"Posisi kami jelas, yaitu menolak LNM mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI. Kami melihat rekam jejaknya kurang baik, bahkan selama dia di PSSI ada kasus sepak bola gajah. Sejauh ini tidak pernah terbuka dengan permasalahan-permasalahan yang ada, padahal dia ikut dalam sistem di PSSI," tegasnya.

Pernyataan tak jauh berbeda diutarakan mantan anggota Komite Etik FIFA Dali Taher. Dia menyoroti pencalonan La Nyalla Mattalitti menuju kursi PSSI 1. Menurut Dali, kalau mencintai sepak bola, semestinya La Nyalla bersedia mundur karena sedang menjalani proses hukum. Jika dipaksakan, dikhawatirkan bakal menjadi presen buruk bagi persepakbolaan Tanah Air.

Untuk diketahui, La Nyalla yang juga ketua Kadin Jatim tersebut sedang menjalani proses hukum di tiga kota sekaligus. Dia dipanggil Kejaksaan Tinggi Jatim menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim ke Kadin Jatim senilai Rp 20 miliar.

Kedua, dia dipanggil KPK terkait dengan tender kemenangan proyek pembangunan Rumah Sakit Airlangga Surabaya.

Kasus ketiga, La Nyalla harus berurusan dengan Polda Sulawesi Selatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Kadir Halik.

"Kalau saya jadi dia, saya akan mundur dari pencalonan ketua umum PSSI. Kalau diteruskan akan jadi preseden buruk. Ingat kasus Nurdin Halid (saat itu terpidana), dulu bisa bertahan karena punya tim lobi ke FIFA. Kalau tidak salah, La Nyalla sudah jadi tersangka di Polda Sulsel. Jadi, taatilah Statuta FIFA," imbuh Dali. [wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya